Nasional Pemerintahan

Kamis, 19 November 2020 - 09:19 WIB

4 tahun yang lalu

logo

Pemprov Jawa Timur Meraih Penghargaan Indonesia Government Procurement Awards 2020

Bogor – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan Indonesia Government Procurement Awards 2020, kategori Pusat Keunggulan Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Penghargaan berupa piagam dan plakat tersebut, diterima Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dari Kepala LKPP Roni Dwi Susanto. Yang diserahkan langsung oleh Menteri Perencanaan/Bappenas Suharso Monoarfa, di Hotel Grand Savero Kota Bogor, Rabu (18/11/2020).

Penghargaan ini merupakan yang pertama kalinya diterima oleh Pemprov Jatim. Menurut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, ia menginginkan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan pemerintah provinsi Jatim, terus bisa transparan, akuntabel dan tersistem. “Saya apresiasi Biro Pengadaan Barang Jasa Jatim, yang telah komitmen melakukannya, dan harus terus ditingkatkan,” ujarnya

Indikator penilaian yang ditetapkan meliputi tingkat kematangan Unit Kerja Pegadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang telah mencapai level tiga. Kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia, tingkat keterisian jabatan fungsional di atas 30 %, serta Pemprov Jatim dinilai mampu meningkatkan kapasitas kemampuan SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Termasuk secara aktif menyelenggarakan Uji Kompetensi terutama untuk pejabat fungsionalnya.

Menurutnya, penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras dan komitmen Biro PBJ Pemprov Jatim, yang telah menerapkan pengadaan barang/jasa yang cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, dan responsif (Cettar).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Indah Wahyuni, menunjukkan penghargaan Indonesia Government Procurement Awards 2020

“Kita bersyukur alhamdulillah, Biro Pengadaan Barang/Jasa yang baru setahun ini, bisa dijadikan referensi pusat unggulan. Ini harus menjadi catatan penting bagi Pemprov Jatim karena masih ada PR lagi. Yaitu inovasi untuk meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa. Inovasi harus dilakukan lebih banyak lagi dan tranparansi harus makin ditingkatkan,” tambahnya.

Lebih lanjut mantan Mensos RI ini mengatakan bahwa biro ini dibentuk untuk menutup celah potensi kolusi dan korupsi. “Kita ingin proses pengadaan barang dan jasa bisa tersistem, akuntabel dan transparan. Intinya transformasi digital dan profesionalisme SDM harus kita tingkatkan,” ungkapnya.

Kedepannya, Khofifah juga meminta Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Jatim melakukan pelatihan lebih masif lagi bagi SDM-nya, melalui BPSDM Jatim yang telah mendapatkan sertifikat dari LKPP sejak Agustus 2020 lalu. “Sebab kebutuhan pejabat fungsional PBJ di Pemprov Jatim masih cukup besar.” pungkasnya.


Reporter: M Faaza

Editor: Joe Mei

Artikel ini telah dibaca 236 kali

Baca Lainnya