Nasional Pemerintahan

Selasa, 1 Desember 2020 - 04:48 WIB

3 tahun yang lalu

logo

Serahkan DIPA 2021, Gubernur Khofifah Minta Bupati/Walikota Percepat Pemulihan Ekonomi

Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara simbolis menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer Kedaerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2021, kepada beberapa instansi vertikal, OPD di lingkungan Pemprov Jatim, serta 38 kabupaten/kota se Jawa Timur di Grand City, Surabaya, Senin (30/11/2020).

Total Alokasi TKDD TA 2021 yang diserahkan kali ini sebesar Rp. 76,69 Triliun lebih. Dengan rincian Rp. 16,115 Triliun lebih untuk pembiayaan pembangunan di Provinsi Jatim. Dan sebesar Rp 60,578 Triliun lebih, untuk pembiayaan pembangunan di 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Khofifah meminta pada seluruh kepala daerah di 38 kabupaten/kota di Jatim yang menerima DIPA dan Alokasi TKDD TA 2021, agar menggunakan anggaran tersebut untuk mempercepat pemulihan ekonomi diaerahnya.

“Sesuai pesan Presiden Joko Widodo. Beliau meminta pimpinan kementerian, lembaga dan kepala daerah, khususnya yang memiliki anggaran besar. Agar pelaksanaan lelang sedini mungkin bisa dilakukan Desember 2020. Harapannya agar dapat menggerakan aktifitas ekonomi pada kwartal 1 2021,” ujar Khofifah.

Presiden juga berpesan, Bansos yang menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah Tahun 2021, harus bisa dicairkan dan diberikan kepada masyarakat mulai awal tahun depan. Dengan begitu, belanja dan konsumsi masyarakat dapat meningkat. Yang akhirnya, mampu menggerakan ekonomi dilapisan bawah.

“Pesan yang ketiga adalah, dalam kondisi krisis akibat pademi saat ini. Pemerintrah harus bekerja lebih cepat dengan cara-cara luar biasa. Presiden juga memerintahkan agar berbagai program stimulus dapat berjalan tepat waktu. Dan bisa memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) saat menyerahkan DIPA dan TKDD TA 2021 kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini

Sementara pesan keempat, agar melakukan reformasi anggaran untuk menggerakan roda ekonomi baik nasional maupun daerah. Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan tepat sasaran. Seluruh rupiah, baik di APBN maupun di APBD, harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat.

Sedangkan pesan kelima, dalam menghadapi banyak ketidak pastian seperti saat ini. Dibutuhkan fleksibelitas dalam penggunaan anggaran. Tugas Utama jajaran pemerintahan adalah membantu dan memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas, menjadi bagian penting dan integraal dalam pelaksanaan APBN maupun APBD.

Menurut Khofifah, belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional serta daerah, di saat lesunya perekonomian akibat pademi covid-19. Oleh karena itu, APBN dan APBD TA 2021, harus segera direalisasikan. Dan menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi. Untuk itu, pada TA 2021 pemerintah akan fokus pada empat kebijakan, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

“Menindak lanjuti perintah presiden, saya minta seluruh bupati dan walikota, kepala satker dan perangkat daerah dilingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur, harus mencermati dan mengawal proses percepatan pencairan anggaran. Hingga benar-benar memberikan dampak positif terhadap upaya pemulihan ekonomi,” pungkasnya


Reporter: M Faaza

Editor: Joe Mei

Artikel ini telah dibaca 294 kali

Baca Lainnya