Bangkalan – Melihat realita rentetan tahapan masuknya investor di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur yang dinilai abai pada kondisi kesejahteraan masyarakat sekitar tempat perusahaan beroperasi, Pergerakan Pemuda Peduli Lingkungan Jawa Timur (P3L Jatim) menilai (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) DPMPTSP kurang profesional dalam penerapan essensi perijinan.
Saat ini sedang santer pembahasan aktivitas PT. GSM yang dirasa menggarong wilayah para nelayan pesisir Desa Sembilangan dan desa sekitar, sehingga masyarakat nelayan butuh pemerintah hadir untuk menjawab kegelisahan karena dampak wilayah tempat mereka mengais penghasilan telah dirubah menjadi daratan.
Supyan Ketua P3L Jatim yang saat ini diketahui sedang fokus mengawal hak para nelayan disekitar kegiatan reklamasi mengatakan Pemkab Bangkalan melalui DPMPTSP kurang peka dan abai pada kebutuhan nelayan yang sudah kehilangan wilayahnya.
Sebab menurut Supyan Pemkab Bangkalan harusnya tidak hanya mengeluarkan ijin pada setiap investor semata namun lebih pada tujuan ijin itu diberikan yakni adanya investor itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya bukan malah sebaliknya seperti yang terjadi saat ini.
“Dokumen perijinan yang diterbitkan oleh pemerintah pada setiap perusahaan harusnya sudah melalui rentetan tahapan latar belakang yang sesuai aturan serta keterlibatan masyarakat terdampak itu mesti diutamakan, juga sampaikan secara terbuka pada publik dengan detail apa saja tawaran keuntungannya pada masyarakat saat kedatangan para investor, sehingga tidak akan lagi ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh kegiatan para pengusaha.” kata pemuda asal Kecamatan Galis itu menambahkan.
Redaktur : Syaiful
