Daerah Kasuistika Pemerintahan

Jumat, 8 Januari 2021 - 08:25 WIB

3 tahun yang lalu

logo

Warga Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan keluhkan aktivitas reklamasi PT. GSM di Pemprov Jatim

Warga Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan keluhkan aktivitas reklamasi PT. GSM di Pemprov Jatim

Kemelut Nelayan Desa Sembilangan dan Aktivitas Reklamasi PT. GSM Dihadapan Pemprov Jatim

SURABAYA– Pergerakan Peduli Pelestarian Lingkungan Jawa Timur (P3L Jatim) bersama masyarakat lima desa; Desa Sembilangan, Pernajuh, Ujung piring, Kramat, dan Desa Petaonan didampingi Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM) dan pentolan BPIKNPARI gelar audensi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov Jatim.

Kedatangan mereka Kamis (07/01/2021) siang itu, untuk menyampaikan kegiatan Reklamasi PT. Galangan Samudera Madura (PT. GSM) di Desa Sembilangan Kecamatan, Kabupaten Bangkalan yang diduga telah merusak lingkungan, menghilangkan tempat aktivitas nelayan serta dugaan aktivitas reklamasi tersebut terindikasi ilegal.

Dampak aktivitas reklamasi PT. GSM dikeluhkan warga nelayan.

Warga nelayan setempat meyesalkan pembiaran aktivitas reklamasi tersebut karena menurutnya akibat kegiatan itu telah merusak jalan antar desa.

Hal ini dibenarkan Rendianto warga asal Desa Kramat yang merasakan langsung dampak rusaknya jalan lingkungan akibat muatan berat kendaraan pengangkut bahan Reklamasi PT. GSM.

“Kami bingung harus mengeluh ke siapa lagi karena DPMPTSP Bangkalan, Bupati Bangkalan, dan DPRD Bangkalan semua seolah tutup mata terhadap semakin rusaknya akses jalan kami, karna banyak truck reklamasi PT. GSM lewat tapi tidak ada tindakan dari pemerintah Bangkalan pokoknya hentikan reklamasi itu dan perbaiki jalan kami.” tutur Rendianto geram.

Senada ungkapan serupa dari Moh. Holil warga Desa Sembilangan mengeluhkan hilangnya tempat sandar perahu para nelayan akibat ditempati reklamasi PT. GSM.

“Dulu sebelum aktivitas Reklamasi PT. GSM dimulai kami bisa dengan mudah mengais rejeki dari hasil laut, cari kerang dan sejenisnya saat air surut, skarang kami harus makan apa kalau pantai kami di urug semua oleh PT. GSM seperti itu.” keluhnya.

Aktivis Jatim endus ketidaklengkapan dokumen reklamasi PT. GSM.

Supyan ketua P3L Jatim kordinator Audensi mengungkapkan tentang indikasi dokumen perijinan reklamasi PT. GSM yang tidak lengkap.

“Sampai saat ini dokumen yang masuk ke Pemkab Bangkalan terkait reklamasi PT. GSM di pesisir Desa Sembilangan tidak ada ijin Amdal Lalin dan saya yakin Pemprov Jatim memang tidak akan mengeluarkan izin Reklamasi mengingat lokasi tersebut peruntukannya bukan sebagai Zona Industri Manufaktur menurut Perda Provinsi Jatim No 1 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).” ungkap Supyan ketua P3L Jatim paska agenda pada media klikku.net Jum’at (08/01) sore.

Kerena menurut Supyan audiensi merupakan salah satu cara masyarakat untuk menyampaikan pada pemerintah kenyataan yang terjadi dan sebagai dasar pemerintah dalam menertipkan setiap aktivitas yang diduga ilegal.

“Maka dari itu kami audensi agar semua tahu bahwa telah terjadi pembiaran oleh Pemkab Bangkalan khususnya oleh DPMPTSP kegiatan reklamasi yang diduga cacat hukum dan mengharap Pemprov Jatim turun untuk segera menghentikan kejahatan lingkungan itu.” tegas Supyan aktivis muda asal Kecamatan Galis.

Pemprov Jatim ungkap pemalsuan sertivikat dan memastikan pihaknya tidak menerbitkan ijin reklamasi PT. GSM.

Selain itu, kabar pemalsuan sertifikat kegiatan reklamasi PT. GSM juga disampaikan oleh Wahyu Widia Laksana Nugroho Kasi Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Dulu waktu saya menjadi saksi ahli, saya menemukan bukti kalau semua sertifikat itu dipalsukan dan sudah penetapan tersangka untuk Y.M sebagai pihak PT. GSM,” ungkapnya gamblang dihadapan peserta audiensi.

Terkait reklamasi PT. GSM pihaknya mengaku telah mencari solusi selama dua tahun dari tahun 2016 sampai 2018 untuk menyelesaikannya, karena baginya kepentingan masyarakat merupakan prioritas pemerintah.

“Reklamasi di Sembilangan ini sudah dua tahun kita mencarikan jalan keluar terhadap keluhan masyarakat. karena sungguhnya perda membela masyarakat, Perda tidak mendukung kegiatan reklamasi tersebut, tidak ada aturan yang membenarkan reklamasi PT.GSM, Kita tidak mengeluarkan izin reklamasi. fakta di lapangan harus dilaporkan untuk ditindaklanjuti.” ungkapnya bernada geram.

Sementara itu Isnugroho Kabid Perizinan sektor perekonomian dan pembangunan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur menyatakan akan menyelidiki kasus ini, ia meminta waktu untuk mendalami terkait perizinan tersebut.

“Itu masalahnya sekarang sebagian kecil memanfaatkan daratan, sebagian besarnya lautan. Nanti kami akan mengecek ke lokasi kita adakan rapat lanjutan. kalau memang melanggar akan dicabut rekomendasinya,” kata Isnugroho menanggapi aduan masyarakat nelayan Desa Sembilangan.

Lebih lanjut dirinya mengaku akan menyikapi aduan masyarakat nelayan Desa Sembilangan perihal aktivitas reklamasi PT. GSM dengan memanggil pihak terkait.

“Kita akan lanjutkan koordinasi ke dalam dengan mengundang OPD terkait kabupaten dan provinsi. kita akan mengikutkan masyarakat,” ujarnya.


Editor : Redaksi

Artikel ini telah dibaca 702 kali

Baca Lainnya