Bangkalan — Aktivitas reklamasi PT. Galangan Samudera Madura (PT. GSM) di pesisir Desa Sembilangan meniadakan lokasi nelayan menjadi perbincangan kalangan masyarakat umum, birokrasi dan jadi sorotan aktivis.
Kali ini blunder kembali datang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Bangkalan yang mengarahkan mengenai ranah penegak perda untuk menertipkan aktivitas reklamasi PT. GSM tersebut yang diduga belum mengantongi kelengkapan dokumen, pada Satpol PP.
Ungkapan Supyan Ketua Pergerakan Peduli Pelestarian Lingkungan Jawa Timur (P3L Jatim) menilai pemerintah lamban dalam menyikapi permasalah yang dihadapi masyarakat nelayan disebabkan beberapa faktor, salah satunya menurut Supyan karena lemahnya sinergisitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bangkalan.
“Satpol PP untuk bertindak menghentikan aktivitas reklamasi mengaku belum menerima konfirmasi berkas rujukan dari DPMPTS, padahal semestinya antar OPD Pemkab Bangkalan inten untuk saling koordinasi apalagi sampai ada gejolak masyarakat,” ujar Supyan salah satu pegiat aktivis lingkungan menyayangkan.
Tidak hanya itu menurut Supyan PR yang perlu dilakukan oleh Pemkab Bangkalan masih banyak mulai dari meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga memaksimalkan inovasi pada semua OPD dalam rangka mendukung kemajuan Kabupaten Bangkalan yang dikenal Kota Dzikir dan Sholawat pada banyak aspek, namun Supyan mengaku pesimis visi misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati akan dicapai jika koordinasi jajaran OPD nya masih lemah seperti saat ini.
“Banyak hal yang mesti terus ditingkatkan dalam menggali potensi dan mengelola anggaran oleh Pemkab Bangkalan namun jika mengenai sinergisitas antar OPD saja masih lemah kami pesimis Kabupaten Bangkalan akan bisa bersaing apalagi melebihi kemajuan dari kabupaten kota tetangga di Jawa Timur seperti Banyuwangi, Malang terlebih seperti Kota Surabaya.” jelas Supyan.
Supyan Ketua P3L Jatim saat menunjukan aktivitas reklamasi PT. GSM di Pesisir Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan. (Foto : Dok Istimewa / klikku.net / Anam)
Karena menurut pengamatan Supyan lambannya respon Pemkab Bangkalan pada aduan masyarakat nelayan pesisir Desa Sembilangan perihal persoalan adanya aktivitas reklamasi PT. GSM bisa dijadikan salah satu tolok ukur lemahnya koordinasi antar OPD terkait.
“Dengan lambannya respon OPD terkait pada aduan kami perihal persoalan aktivitas reklamasi PT. GSM menimbulkan kecurigaan kami pada oknum ASN di DPMPTSP yang melemahkan kepemimpinan Pemda Bangkalan saat ini, dan kami berharap Bupati segera ambil langkah tegas mengevaluasi penempatan pejabat OPD nya sebelum keadaan semakin memburuk.” tegas Supyan yang mengaku akan makin fokus mengawal isu lingkungan di Jawa Timur.
Editor: Redaksi
