Daerah Kasuistika

Sabtu, 16 Januari 2021 - 21:48 WIB

5 bulan yang lalu

logo

Kanan. Supyan Ketua P3L Jatim saat di Kantor Pemprov Jatim. (Foto : klikku.net / Anam)

Kanan. Supyan Ketua P3L Jatim saat di Kantor Pemprov Jatim. (Foto : klikku.net / Anam)

P3L Jatim Sesalkan Bangkalan Ramah Investor Tanpa Aturan Sengsarakan Rakyat

Bangkalan — Lemahnya koordinasi dan pengawasan Pemerintah Daerah (Pemda) Bangkalan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada aktivitas pengusaha di wilayah Kota Dzikir dan Shalawat kini semakin menguak.

Sebab bukan hanya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bangkalan yang mengaku belum mendapatkan koordinasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara birokrasi namun juga Dinas Perhubungan (Dishub) juga mengakui hal serupa.

Hal itu terungkap saat Supyan Ketua Pergerakan Peduli Pelestarian Lingkungan Jawa Timur (P3L Jatim) mengkonfirmasikannya perihal dokumen perijinan Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdal Lalin) dari kegiatan reklamasi PT. GSM pada Kepala Dinas Perhubungan.

“Kepala Dishub mengaku baru tahu dari saya bahwa ada kegiatan reklamasi PT. GSM dan dirinya (Kadishub) menyatakan kegiatan reklamasi PT. GSM tidak ada dokumen Amdal Lalin dari pihaknya, sehingga Kadishub akan segera menanyakannya pada DPMPTSP, kok sampai ada pembiaran kegiatan (aktivitas reklamasi, red).” kata Supyan saat dihubungi Sabtu (16/01) menyesalkan.

Mengetahui hal tersebut Supyan selaku aktivis lingkungan menyayangkan pada bobroknya sistem birokrasi Pemda Bangkalan yang merugikan masyarakat khususnya pada kalangan nelayan.

“Bangkalan ramah investor tanpa aturan, janji manis visi misi Pemda Bangkalan hanya menyebabkan masyarakat menangis tiada tempat pengayoman.” ujarnya kesal.


Reporter : Anam
Editor : Redaktur

Artikel ini telah dibaca 201 kali

Baca Lainnya