Daerah

Selasa, 26 Januari 2021 - 04:51 WIB

3 tahun yang lalu

logo

Supyan Ketua Pedagang Kaki Lima Wisata Kuliner Bangkalan. (Foto : klikku.net / Anam)

Supyan Ketua Pedagang Kaki Lima Wisata Kuliner Bangkalan. (Foto : klikku.net / Anam)

Taat Aturan PK5 SGB Bentuk Wadah Resmi Belajar Tertib Administrasi

Bangkalan — Pedagang Kaki Lima (PK5) area Stadion Gelora Bangkalan (SGB) menyadarkan diri berlaku taat aturan dalam menjalankan usahanya dengan membentuk wadah kepengurusan serta resmi dinotariskan bernama Perkumpulan Pedagang Kaki Lima Wisata Kuliner Bangkalan (PKLWKB).

Langkah tersebut ujar Supyan Ketua PK5 PKLWKB merupakan tahap awal dalam membuktikan wujud dari komitmen dirinya beserta para puluhan PK5 di area SGB untuk berlaku prosedural taat aturan.

Masih berkenaan dengan landasan dibentuknya wadah kepengurusan PK5 area SGB Supyan mengungkapkan, juga dilatarbelakangi dari keinginan bersama para PK5 untuk mempermudah koordinasi terlebih saat terjadi persoalan baik diinternal maupun yang disebabkan dari ekternal.

Bagi Supyan berjualan di area SGB bukan hanya untuk target keuntungan uang dari hasil penjualan kopi semata yang menjadi prioritas namun dirinya juga mengaku akan menerapkan kemampuannya dalam menjalin komunikasi dengan OPD terkait, karena bagaimanapun juga menurutnya pemerintah dan masyarakat merupakan satu kesatuan dalam banyak aspek kehidupan sosial khususnya dibidang ekonomi.

Selain itu perihal dualisme kelompok Pedagang Kaki Lima di Stadion Gelora Bangkalan memicu persoalan pada program Dinas Koperasi dan UMKM,

Program pembagunan dan relokasi PK5 SGB terkesan asal-asalan tanpa perencanaan yang matang dan tidak melibatkan anggota PK5 terkait, membuat para PK5 membentuk kelompok yang dipercayakan kepada Supyan sebagai ketua.

Atas dasar kepercayaan para PK5 Supyan menampung dan membuat wadah yang diberi nama, Perkumpulan Pedagang Kaki Lima Wisata Kuliner Bangkalan (PKLWKB), yang telah resmi berbadan hukum bernomor AHU-0011993.AH.01.07.TAHUN 2020 dan telah terdaftar di Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan tanggal 21-01-2021 dengan nomor surat : 220/14/433.202/2021.

Langkah itu dilakukan menurut Supyan agar tidak ada lagi pihak yang memanfaatkan PK5 hanya untuk kepentingan pribadi seperti yang terjadi saat ini dengan berdalih untuk mempercantik penataan PK5 nyatanya hanya mencekik, beralasan untuk peningkatan ekonomi dampak Covid-19 kenyataannya terkesan hanya untuk bancaan anggaran tanpa peduli dengan dampak ekonomi PK5 yang semakin menjerit.

“Kepedulian Pemkab Bangkalan pada UMKM tidak berbanding lurus dengan tujuan awal yang ingin mensejahterakan PK5. Saya yakin jika hal ini dipaksakan suatu saat nanti akan jadi sumber masalah yang sulit untuk bisa diselesaikan.” ujar Supyan tegas.

Selain itu Supyan juga menghimbau para pelaku usaha yang belum lengkap dokumen berkas persyaratan usahanya juga segera melengkapi dan bagi birokrasi pemerintah agar lebih transparan dalam melayani masyarakat lebih khusus dalam hal realisasi anggaran.


Reporter : Anam
Editor : Redaksi

Artikel ini telah dibaca 453 kali

Baca Lainnya