Kasuistika Pemerintahan Pendidikan

Senin, 1 Februari 2021 - 19:55 WIB

4 bulan yang lalu

logo

Kiri, Acek Kusuma Ketua Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur dan Amir Hamzah Dosen Stit Al-Ibrahimi Galis. (Foto : klikku.net / Anam)

Kiri, Acek Kusuma Ketua Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur dan Amir Hamzah Dosen Stit Al-Ibrahimi Galis. (Foto : klikku.net / Anam)

Honor Telat Cair, Aktivis Mahasiswa Soroti Kinerja Pemerintah Bangkalan

Bangkalan — Gejolak dari para Tenaga Harian Lepas (THL) dan Honorer di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur kian meluap dalam mengharap kejelasan waktu pembayaran gaji honor yang terlambat cair.

Acek Kusuma Ketua Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP Jatim) mengungkapkan pihaknya hingga Senin (01/02) siang paska pernyataannya dirilis media telah mendapat banyak respon perihal keterlambatan pencairan gaji dari para Honorer dan THL tersebut.

“Jam 13:09 saya banyak mendapatkan telepon dari teman-teman didelapan belas kecamatan dalam rangka mempertanyakan persoalan keterlambatan gaji Honorer dan THL. Banyak masyarakat di Kabupaten Bangkalan melakukan konfirmasi terhadap APMP Jatim.” terang Acek pada redaksi.

Senada menyikapi keterlambatan pencairan honor tersebut Amir Hamzah, M.Pd mengatakan dirinya mengaku miris melihat kesenjangan perlakuan pemerintah yang terjadi pada honorer dan THL dibandingkan dengan PNS, sebab menurutnya mereka (Honorer) selama ini selain mendapat gaji sedikit juga masih sering terlambat.

“Memang honorer gajinya tidak ada patokan dan memang jauh dari UMK bahkan dapat 500 ribu itu sudah sangat banyak dan juga kalau kita membandingkan kemampuan dan kinerja antara honorer dan PNS, kalau lagi ngobrol dengan PNS itu kabanyakan masih minim leterasi.” papar Amir yang diketahui merupakan salah satu dosen di Kampus STIT Al Ibrahimi Galis bernada pilu.

Mengamati perjalanan Pendidikan di Kabupaten Bangkalan dirinya menaruh harapan atas terbentuknya Dewan Pendidikan (DP) serta berharap kinerja DP nantinya mampu menjadi salah satu jawaban dari kondisi managemen pendidikan yang dinilai masih banyak menyimpan persoalan dan butuh segera disikapi diantaranya mengenai transparansi penggunaan anggaran khususnya yang berkaitan dengan gaji para honorer.

“Harapannya keterbukaan antara kedua belah pihak komunikasi lebih baik lagi bagaimanapun para honorer juga memberi sumbangsih maksimal pada tanggungjawab negara dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa, karena hingga kini kami nilai kenyataannya honorer masih dianaktirikan oleh pemerintah.” ujar Amir yang mengaku sedang menempuh pendidikan doktor salahsatu kampus di Surabaya.


Reporter : Anam
Editor : Redaksi

Artikel ini telah dibaca 378 kali

Baca Lainnya