Daerah Pemerintahan

Rabu, 17 Februari 2021 - 17:53 WIB

4 bulan yang lalu

logo

Dari kiri, Syaiful Anam Sekretaris, Supyan Ketua P3L Jatim (Foto : klikku.net / ist)

Dari kiri, Syaiful Anam Sekretaris, Supyan Ketua P3L Jatim (Foto : klikku.net / ist)

P3L Jatim Harap RTH Kota Bangkalan Penuhi 30% Dari Luas Wilayah

Bangkalan | klikku.net — Aktivis Lingkungan Jatim mengatakan kebijakan terkait kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sebagian kota, terutama kota-kota besar di tanah air masih cukup minim.

”Secara umum, RTH di kota-kota besar itu memang sangat kurang, karena kebanyakan kota-kota yang ada di Indonesia ini direncanakan kurang memperhatikan aspek-aspek lingkungan,” ungkap Supyan Ketua Pergerakan Peduli Pelestarian Lingkungan Jawa Timur (P3L Jatim).

Menurut Supyan, transparansi dan besaran anggaran kebijakan lingkungan yang diperuntukkan terkait pengembangan perkotaan juga belum maksimal dilakukan oleh pemerintah setempat.

Masyarakat kota, sektor usaha dan bisnis sering memberikan kontribusi cukup besar pemasukan dari pajak dan restribusi lainnya bagi pendapatan (PAD) pemerintah kabupaten/kota.

“Berapa persen misalnya, alokasi anggaran di kabupaten/kota itu yang diperuntukan untuk perbaikan kualitas lingkungan (secara utuh) jarang dipaparkan, semoga di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur ini bisa penuhi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tersebut,” lanjutnya.

Pemuda yang sedang getol meyoroti isu lingkungan di kota salak tersebut juga mengatakan, pihaknya berharap pemerintah daerah agar konsisten dan lebih proaktif dalam mewujudkan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Wajib hukumnya, bagi para Walikota, Gubernur, mungkin juga Bupati untuk mengutamakan dan memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH), khususnya pada kegiatan para pengembang perumahan yang sedang tumbuh pesat saat ini,” ungkap Supyan.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, kata Supyan, Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang , dalam klausul UU itu disebutkan, jumlah RTH di setiap kota harus sebesar 30 persen dari luas kota tersebut. RTH di setiap kota memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi ekologis, sosial ekonomi dan evakuasi.

“Pemerintah Kota harus mematuhi tentang UU Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional itu yang menjelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) itu harus 30 persen dari luas kota, itu harus dipatuhi 30 persen, termasuk memperbesar anggaran untuk RTH dan partisipasi masyarakat,” ungkapnya.

Karena menurutnya juga, para pakar mengatakan, Fungsi ekologis RTH diantaranya dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro.

“Fungsi lainnya yang kita tahu saat lakukan kajian yaitu sosial ekonomi untuk memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan keasrian kota.” jelas Supyan.

Senada perihal tersebut Syaiful Anam Sekretaris P3L Jatim berharap pemerintah khususnya Pemda Bangkalan kedepan sering mengadakan sosialisasi pada masyarakat mengenai pentingnya pengaruh RTH pada kenyamanan masyarakat.

“Idealnya lingkungan asri itu memperhatikan pemenuhan setiap unsur yang dibutuhkan terutama mengenai RTH yang punya fungsi vital dalam memenuhi kenyamanan dan keindahan kota maupun lingkungan perumahan serta lingkungan tempat tinggal.” ucapnya.


Editor : Redaksi

Artikel ini telah dibaca 285 kali

Baca Lainnya