Daerah Pemerintahan

Kamis, 18 Februari 2021 - 20:17 WIB

4 bulan yang lalu

logo

Ainul Ghufron Kapala DPMPTSP Kabupaten Bangkalan. (Foto : klikku.net / Ist)

Ainul Ghufron Kapala DPMPTSP Kabupaten Bangkalan. (Foto : klikku.net / Ist)

Bentuk Satgas, Pemda Bangkalan Siap Segel Usaha Tanpa Dokumen Perijinan

Bangkalan | klikku.net — Menemukan para pengusaha nakal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur rencanakan segera membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) penertiban tanpa dokumen perijinan.

Rencana tersebut menurut Ainul Ghufron Kepala DPMPTSP kabupaten setempat dilakukan agar para pengusaha dan pelaku property serta lainnya bersedia melaksanakan peraturan perijinan.

Pembentukan tim Satgas yang dimaksud guna merealisasikan peraturan perijinan tersebut akan melibatkan beberapa instansi terkait, diantaranya DPMPTSP, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI dan Polri.

“Langkah awal kita akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Satpol PP biar jelas siapa leading sektornya sehingga faham pada tugasnya masing-masing serta tidak saling melempar tugas dan tanggungjawab.” terang Ghufron diruangan kerjanya, kamis (18/2/21) siang pada media.

Menurutnya keterlibatan TNI dan Polri dirasa sudah sesuai dalam melaksanakan penertiban pada para pelaku usaha maupun perorangan yang selama ini dinilai kurang mengindahkan peraturan perijinan pemerintah.

“Kita komitmen mempermudah semua ijin, agar pihak terkait tidak kebingungan dan takut ketika meminta ijin kepada dinas setempat,” tegas Ghufron meyakinkan.

Diketahui pihaknya bersama Satpol PP pada Kamis (18/02/2021) kemarin sedang melakukan monitoring ke wilayah Kecamatan Kamal untuk menindaklanjuti perihal laporan masyarakat terkait proyek pembangunan perumahan yang diduga tidak mengantongi ijin.

“Jika proyek pembangunan perumahan itu didapati tidak memiliki ijin, maka tim kami akan melakukan penyegelan sementara, agar IMB nya diurus terlebih dahulu.” ujarnya.

Sebab menurutnya sesuai peraturan perijinan untuk bangunan rumah tinggal maupun perumahan, sebelum melakukan pembangunan semestinya sudah harus mengantongi ijin terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh  DPMPTSP setempat, baru setelah perijinannya selesai sudah dapat memulai mengerjakan pembanguna.


Reporter : Anam
Editor : Redaksi

Artikel ini telah dibaca 313 kali

Baca Lainnya