Pemerintahan

Kamis, 11 Maret 2021 - 11:53 WIB

3 tahun yang lalu

logo

Sikap Kurang Harmonisnya Kelurahan Dr. Soetomo di Protes Warga

Surabaya | klikku.net – Warga Surabaya harus sabar terkait dengan program Walikota Surabaya yaitu Ery Cahyadi, tentang pendekatan Kepala Lurah kepada warganya.
Program keharmonisan yang ditekankan oleh Walikota Surabaya beberapa waktu lalu, mencakup tentang pengurusan surat menyurat yang melibatkan ketua rukun tetangga (RT) dan ketua warga (RW), komunikasi sosial mencakup beberapa hal serta kondisi perekonomian warga yang bisa di monitor oleh ketua RT dan RW.

Namun masih kurang kepedulian Kepala Kelurahan kepada warganya dirasakan oleh warga Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya.
Salah satunya tentang pengurusan program prioritas Nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Ditemukan oleh tim media terdapat empat warga di wilayah RW.1 Kelurahan Dr.Soetomo yang mengalami kesulitan dalam pengurusan program pendaftaran tanah dari E-Gendom dinaikkan menjadi surat Sertifikat.

Salah satu warga sebut saja inisial SJ warga Jl. Grudo RT.5 RW.1, mengajukan Sertifikat tanah telah melalui beberapa prosedur yaitu dengan melalui perangkat kampung ( RT dan RW) untuk mendaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun terkendala pihak Kelurahan Dr. Soetomo tidak berkenan mengetahui sebagai persaksian.

Hal tersebut di utarakan oleh ketua RW.1 Nuryanto melalui via telfon, pihaknya mengakui bahwa warganya kesulitan untuk pengurusan surat Sertifikat karena terkendala dari pihak Kelurahan. “Kita dari pihak RT dan RW sudah menyatakan bahwa tidak ada permasalahan terkait identitas sebuah tanah milik warga yang akan diajukan surat sertifikat, namun pihak Kelurahan tidak berkenan menjadi persaksian yang dianjurkan oleh BPN,” ujarnya Nuryanto.

Dijelaskan oleh Nuryanto, bahwa warga yang berada di wilayah RW.1 Kelurahan Dr. Soetomo bila akan melakukan pengajuan terlebih dahulu dinilai oleh RT dan RW. Penilaian bila letak tanah bangunan yang diajukan tidak mengalami sengketa, tidak dinyatakan terkendala dengan perbangkan atau hutang pihutang dan warga tersebut telah menempati letak rumah tersebut sudah lebih dari 20 tahun. “Dari persyaratan tersebut yang sudah di setujui pihak RT dan RW ternyata pihak Kelurahan tidak menyetujuinya, dengan alasan pihak Kecamatan tidak memperbolehkan Kelurahan memberikan persaksian,” tambah Nuryanto.

Juga hal lain yang diprotes oleh warga kepada pihak Kelurahan Dr. Soetomo, salah satunya tentang program menekan angka penyebaran Covid-19. Warga Rusunawa Grudo kesulitan untuk bisa membeli sayur sayuran atau makanan mentah secara aman.
Dimana saat masa pandemi Covid-19 warga rusunawa Grudo menghindari pasar Tradisional guna melakukan antisipasi, dan lebih memanfaatkan jasa penjual sayuran keliling (Mlijo).

Menurut warga sekitar dengan cara seperti itu bisa meminimalisir penyebaran Covid-19, namun hal tersebut kurang mendapat dukungan dari pihak Kelurahan Dr. Soetomo.
Salah satu warga sebut saja ED memberikan keterangan, bahwa untuk bangunan rusunawa Grudo satu atap dengan Kantor Kelurahan Dr. Soetomo, bahwa untuk pedagang sayur keliling atau Mlijo sempat dilarang oleh pihak Kelurahan agar tidak berjualan di sekitaran halaman parkir rusun dan Kelurahan.
“Sebenarnya dengan cara berbelanja sayur di pedagang keliling lebih bisa menghindari kerumunan ditimbang berbelanja di pasar tradisional, namun hal tersebut tidak di setujui oleh pihak Kelurahan, harapan warga agar sebisa mungkin bisa berkomunikasi secara harmonis antara warga dengan pak Lurah khususnya,” ujar ED.

Hingga berita ini diturunkan awak media masih kesulitan melakukan konfirmasi kepada pihak Kelurahan Dr.Soetomo.

Caption : Kantor Kelurahan Dr Soetomo dan warga yang kurang sefaham sikap Kelurahan

Reporter : Rus
Editor. : Yanto

Artikel ini telah dibaca 960 kali

Baca Lainnya