Daerah Eksbis Pemerintahan

Sabtu, 20 Maret 2021 - 10:16 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Pemkab Tuban dan BI Jatim, Bentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)

Tuban | klikku.net – Untuk mendorong efektifitas pengelolaan dana Pemerintah Daerah, dengan tetap mengedepankan transparansi dan good governance. Pemerintah dan Bank Indonesia terus mendukung program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP).

ETP adalah suatu upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital. Dengan tujuan mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik. Dan meningkatkan potensi penerimaan Pemda melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk, dan saluran distribusi.

Guna mewujudkan hal itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bersama Bank Jatim, memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Tuban dalam membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

TP2DD merupakan forum komunikasi dan koordinasi, yang diharapkan dapat mengakselerasi tidak hanya ETP. Namun digitalisasi, khususnya digitalisasi pembayaran mulai dari UMKM, pariwisata hingga pasar salah satunya melalui implementasi QRIS.

Pembentukan TP2DD Kabupaten Tuban diresmikan Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein, dan disaksikan secara llangsun oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Difi A. Johansyah, dan Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman, di Pendopo Kabupaten Tuban, Sabtu (20/3/2021).

Menurut Noor Nahar Hussein, Pemerintah Kabupaten Tuban menyambut baik dukungan Bank Indonesia untuk memastikan transaksi pemerintah daerah dapat dilakukan secara non tunai. “Dengan demikian, berbagai transaksi pemerintah dapat dilakukan dengan lebih mudah dan tercatat dengan baik karena sudah serba digital,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Jatim, Difi A. Johansyah menjelaskan, bahwa digitalisasi sistem pembayaran merupakan salah satu bentuk upaya Bank Indonesia dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“Dengan adanya ETP, masyarakat maupun pelaku usaha akan lebih mudah untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara online. Apalagi berdasar studi yang telah dilakukan, ETP kedepannya akan mampu berkontribusi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Difi.

“Kami juga mendorong Bank Jatim untuk berinovasi lebih lanjut dalam memfasilitasi digitalisasi sistem pembayaran. Contohnya produk kartu pembayaran terintegrasi seperti yang diterapkan di Hongkong. Bisa bernama Jatim Card atau lainnya. Yang nantinya, seluruh pembayaran baik hotel, rumah sakit, tempat wisata dan lainnya, bisa dibayarkan dengan satu kartu Jatim Card tersebut,” tambahnya.

Mendukung penjelasan Bank Indonesia, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menghimbau pemda beserta instansi terkait, untuk memaksimalkan penerapan implementasi ETP di setiap daerah. Khofifah meyakini,bbahwa koordinasi dengan berbagai instansi maupun otoritas yang terlibat, menjadi kunci keberhasilan dalam memperluas implementasi ETP di seluruh wilayah Jawa Timur.

“Saya sependapat dengan ide Pak Difi. Namanya bisa Jatim Card atau Jatim Bonek. Yang nantinya memudahkan masyarakat bertransaksi secara non tunai di berbagai merchant di Jatim dengan mudah”, jelas Khofifah.

Saat ini, Pemkab Tuban telah mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah pada ijin KIR kendaraan niaga, pembayaran retribusi tempat wisata Pantai Semilir dan Pantai Kelapa, hingga transaksi pembayaran di RSUD DR R. Koesma Tuban.

Kedepan, Pemkab Tuban berencana memperluas pelaksanaan ETP pada transaksi pemerintah daerah lainnya. (ANto tse) 


Editor: Joe Meito

Artikel ini telah dibaca 92 kali

Baca Lainnya