Daerah Kasuistika Pemerintahan Politik

Selasa, 13 April 2021 - 08:57 WIB

8 bulan yang lalu

logo

Kurniadi S.H pakar hukum. (Foto : klikku.net / ist)

Kurniadi S.H pakar hukum. (Foto : klikku.net / ist)

Pengamat Hukum Minta Bupati Sumenep Revisi Perbub Pilkades

Sumenep | klikku.net – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Pemberdayaan Masyadakat dan Desa (DPMD) akan menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan di tingkat desa berupa Pilkades Serentak Gelombang Kedua pada bulan Juli 2021 untuk 86 desa se Kabupaten Sumenep.

Dikabarkan oleh beberapa media, Bupati anyar Sumenep pada tanggal 09 Maret 2021 lalu telah mengeluarkan peraturan baru berupa Peraturan Bupati Sumenep (Perbup) No.15/2021, sebagai peraturan Perubahan atas Perbup Sumenep No. 54/2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Sebagai aturan perubahan, menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Moh. Ramli., S.Sos., M.Si., Perbup 15/21 tersebut hanya menambah dan menyisipkan aturan-aturan baru yang belum diatur oleh Perbup sebelumnya, terutama untuk menyesuaikan dengan adanya regulasi baru dari pemerintah pusat berkenaan dengan antisipasi penyebaran wabah Covid-19.

Pada prinsipnya, kata Ramli, Pilkades jangan sampai menjadi penyebab timbulnya cluster baru bagi penyebaran Covid-19, sehingga pihaknya atas nama Bupati, mereformulasi pelaksanaan Pilkades, diantaranya adalah dengan menambah jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Namun, Pesta demokrasi pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahap kedua yang diagendakan bulan Juli mendatang itu mulai mendapat kritik pedas dari berbagai kalangan lantaran terdapat pasal krusial dalam Perbup sehingga perlu adanya revisi yang dinilainya sangat berpotensi akan merusak proses demokrasi di tingkat desa.

Hal itu disampaikan Kurniadi, S.H, seorang pakar hukum yang juga aktivis pro demokrasi. Pihaknya menilai ada pasal krusial yang harus direvisi karena berpotensi merusak sistem demokrasi dan azas keadilan.

Kurniadi menyindir peran Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Moh. Ramli., S.Sos., M.Si. yang diduga hanya melakukan “tambal sulam” terhadap Perbup Nomor 15/2021 sebagai peraturan perubahan atas Perbup Sumenep No. 54/2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kritik pedas Kurniadi tersebut disampaikan panjang lebar melalui media daring. Dirinya menilai, Kepala DPMD Sumenep terkesan hanya menambah dan menyisipkan aturan-aturan baru yang belum diatur oleh perbup sebelumnya.

“Terutama untuk menyesuaikan dengan adanya regulasi baru dari pemerintah pusat berkenaan dengan antisipasi penyebaran wabah Covid-19,” paparnya yang dilansir dari media daring miliknya.

Bahkan pihaknya meragukan kebenaran Perbup baru tersebut hanya soal penyesuaian terhadap situasi Covid-19, ternyata tidak demikian menurut Kurniadi.

Aktivis Prodem Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBH-Madura), yang dijuluki ‘Si Mata Hantu’ ini menilai Perbup baru tersebut tidak ada kemajuan dan sarat dengan kekejaman dan keganasan Bupati.

Sebab masi menurut Kurniadi, sebagai Bupati yang sebelumnya telah terlibat dalam pemerintahan Super Mantap sebagai Wakil Bupati, Bupati Fauzi sepatutnya belajar dari pengalaman amburadulnya pilkades sebelumnya, sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan substantif pada Perbup tersebut.

Tidak hanya merupakan jalan mundur, Perbup yang baru disahkan ini justru jauh lebih ganas daripada Perbup yang sebelumnya, sehingga pilkades yang akan digelar berdasarkan Perbup tersebut hanya bermakna seremonial rutinitas demokrasi saja akan tetapi sisi substantif dari nilai-nilai demokrasi justru tergerus oleh Perbup tersebut.

Lebih lanjut Kurniadi menegaskan bahwa dengan Perbup yang baru ini, Bupati sangat sewenang-wenang karena dapat mengatur sendiri siapa Kepala Desa yang dikehendakinya.

Bahkan, kata Kurniadi, meski Si Calon Kepala Desa memperoleh kemenangannya dengan curang dan bahkan lagi tidak memenuhi syarat, akan tetapi kalau calon tersebut dikehendaki oleh Bupati untuk menjadi Kades, maka Calob tersebut akan tetap diangkat dan dilantik jadi Kepala Desa oleh Bupati.

Menurut Kurniadi, Perbup Nomor. 15/2021 yang menjadi landasan pelaksanaan Pilkades, tidak memenuhi Standart untuk dijadikan pedoman pelaksanaan Pilkades, melanggar Peraturan Perundang Undangan yang ada diatasnya, serta menciderai rasa keadilan masyarakat, sehingga patut direvisi oleh Bupati.

Kalau tidak direvisi, Kurniadi menghimbau kepada masyarakat untuk secara kompak memboikot pilkades karena jika Pilkades tetap dijalankan dengan peraturan yang ada, maka rakyat akan kecewa dikemudian hari.


Editor : Anam

Reporter : Holidi

Artikel ini telah dibaca 998 kali

Baca Lainnya