Peristiwa

Kamis, 22 April 2021 - 06:36 WIB

3 tahun yang lalu

logo

BEM Nusantara Jatim Minta Pemerintah Indonesia Tolak Kedatangan Militer Myanmar Dalam Pertemuan Asean

Surabaya | klikku.net – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Timur gelar aksi menolak kedatangan pimpinan negara Myanmar ke Indonesia dalam pertemuan puncak ASEAN.

Dalam aksi yang digelar di depan kantor Gubernur Jatim tersebut, mereka juga mengutuk tindakan kekerasan dan represif yang dilakukan Militer Myanmar pada rakyatnya.

“Kami serukan agar pemerintah Indonesia menolak kedatangan pimpinan Militer Myanmar dalam pertemuan puncak ASEAN. Sebab, jika pemerintah Indonesia membiarkan kedatangan mereka. Sam saja mengakui legalitas pemerintahan Militer Myanmar yang didapat dari hasil kudeta,” ujar Ahmad Faruuq, koordinator BEM Nusantara Jawa Timur, Kamis (22/4/2021).

Mereka juga menyerukan agar Militer Myanmar untuk segera menghentikan kekerasan dan represi yang mereka lakukan terhadap rakyatnya,

“Karena tindakan represif berupa kesewenang-wenangan, pemukulan, penculikan, kriminalisasi bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh Militer Myanmar bukan langkah yang tepat, untuk menyelasaikan permasalahan dan meredakan konflik di negara tersebut. Karena tindakan represif melanggar hak asasi manusia, serta jauh dari nilai-nilai kemanusiaan,” tambahnya.

Atas kejadian itu, dengan ini BEM Nusantara meminta pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan puncak ASEAN, untuk membatalkan dan melarang kehadiran pimpinan Junta Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.

BEM Nusantara juga meminta kepada Pemerintah Indonesia, ASEAN, dan PBB, untuk mendukung perjuangan rakyat Myanmar, melalui tindakan konkret. Sebagai upaya mendukung dikembalikannya pemerintah sipil yang demokratis. Serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil Myanmar, dan menghentikan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Militer Myanmar.

“BEM Nusantara juga meminta negara-negara ASEAN secara umum dan Indonesia khususnya, agar senantiasa tepat dan bijaksana dalam menentukan pilihan sikap dengan tidak mengakui pemerintahan Militer Myanmar. Selain tidak memiliki legitimasi, juga tidak mendapat dukungan dari rakyat Myanmar,” pungkasnya. (Ahmad) 


Editor: Joe Meito

Artikel ini telah dibaca 271 kali

Baca Lainnya