Daerah Pemerintahan Peristiwa

Kamis, 20 Mei 2021 - 02:43 WIB

4 minggu yang lalu

logo

Pelantikan Kasi Pemerintahan Desa Munggugebang Kecamatan Benjeng Batal

Gresik | klikku.net – Setelah di demo ratusan warga, akhirnya pelantikan Suparno sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa Munggugebang yang dijadwalkan Rabu (19/6/2021) malam di balai desa setempat, batal dilaksanakan.

Pelantikan dipimpin Kades Warianto yang dijadwalkan berlangsung pukul 19.30 – 21.00 WIB tersebut, tidak terlaksana. Karena ratusan warga Desa Munggugebang serta LSM T-KPK, Ledak, dan GMBI menolaknya.

Guna menggagalkan pelantikan, ratusan warga sengaja berkumpul di depan pintu masuk balai Desa. Sambil menggelar sejumlah poster berisi protes seperti ‘Berantas Jual Beli Jabatan’ dan ‘Bersihkan Desa Munggugebang dari Oknum Mafia Jabatan. Massa aksi juga mendesak agar Kades Warianto mundur dari jabatan

Hingga diputuskan pelantikan Suparno sebagai Kasi Pemerintahan Desa dibatalkan. Kepala Desa Munggugebang Wariyanto belum berhasil dimintai keterangan.

Sementara itu, Camat Benjeng Suryo Wibowo membenarkan pembatalan pelantikan Suparno. Suryo juga mengaku tidak tahu jadwal ulang pelantikan Suparno. “Kurang tahu. Sebab pelantikan itu menjadi kewenangan kades, ” jelasnya.

Menurut Suryo, sebelum Kades Munggugebang membatalkan pelantikan pada jam yang telah ditentukan. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani sempat memanggil yang bersangkutan di kantor Kecamatan Benjeng. Pertemuan itu juga dihadiri Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto, dan Dandim 0817 Gresik Letkol Inf. Taufik Ismail.

Pada pertemuan itu, Bupati Yani menyampaikan kepada kades, bahwa hasil rekrutmen Kasi Pemerintahan Desa Munggugebang yang dilakukan Panitia Penjaringan Perangkat Desa (P3D) masih dalam pemeriksaan inspektorat.

Saat itu, Bupati Yani juga menjelaskan, bahwa pelantikan kasi pemerintahan hasil seleksi yang dilakukan P3D, tidak hanya merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 19 tahun 2017 tentang P3D.

Namun, masih ada sejumlah regulasi lebih tinggi, seperti peraturan daerah (perda) dan Undang-Undang yang memberikan ruang untuk melakukan penundaan pelantikan.

Suryo menyampaikan, saat itu Bupati Yani juga mempertanyakan kepada Kades Munggugebang, apakah tetap lanjut melantik kasi pemerintahan? “Dan dijawab, kades akan tetap melantik,” ujar Suryo.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Gresik, Malahatul Farda mengungkapkan. Bahwa dalam pertemuan itu, bupati juga menawarkan solusi demi menjaga stabilitas desa, transparansi, dan menjadikan tata kelola pemerintahan desa (pemdes) lebih baik dan maju. Yakni dengan melakukan penjaringan ulang. Namun, Kades Munggugebang menolak.

“Saat Pak Bupati menawarkan penjaringan diulang, Kades Munggugebang tak mau. Padahal jika pelantikan tetap dilaksanakan. lalu di kemudian hari ditemukan cacat hukum atau bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Maka bisa dibatalkan,” ungkap Farda..

Diberitakan sebelumnya, rekrutmen Perangkat Desa Munggugebang Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, pada 1 Mei 2021 menuai polemik.

Sebab, hasil ujian yang dilakukan oleh Tim Panitia Penjaringan Perangkat Desa (P3D) dinilai mencurigakan.

Hal ini nampak dari rekapitulasi nilai yang didapat 3 peserta, terdiri dari pasangan suami-istri Suparno dan Sri Danarti, keduanya lulusan kejar paket C (setara SMA) dengan nilai sempurna 100 dan 99, dan Weldan Erhu Nugraha, seorang lulusan S1 Universitas Airlangga (Unair) Surabayax dengan nilai 68. Hasil inilah, yang dianggap sebagian besar warga mencurigakan. (Sukarji/Wandi)


Editor: Joe Meito

Artikel ini telah dibaca 31 kali

Baca Lainnya