Nasional

Sabtu, 29 Mei 2021 - 13:20 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Aula Kantor Desa Pedagangan, Wringinanom, Gresik. (Foto : klikku.net / ist)

Aula Kantor Desa Pedagangan, Wringinanom, Gresik. (Foto : klikku.net / ist)

Diduga Kades Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kebiri Hak Warga Pada Perealisasian JUT

Gresik | klikku.net — Pemdes yang transparan dan akuntabel, serta memiliki kredibilitas tinggi sebagai pemangku kebijakan dengan mengutamakan kemaslahatan berdasarkan azas musyawarah mufakat demi mencapai kepentingan bersama menjadi idaman warga.

Hal tersebut tidak lagi tercermin di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, semenjak Harun kades setempat dinilai warganya saat melaksanakan pemilihan lokasi kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani (Jut) dilakukan dengan semena-mena tanpa adanya musyawarah bersama.

Warga desa setempat yang meminta namanya dirahasiakan tersebut menyatakan sebidang tanahnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu telah dilakukan pengurukan oleh kepala desa terkait.

“Tanah saya diurug oleh kepala desa untuk dijadikan jalan untuk petani, tanpa pemberitahuan, setelah diurug warga di kumpulkan di warung kopi untuk diberi tahu. Bagaimana lagi mas wong sudah di urug mau gak mau ya harus mau, tapi kita harap ada uang ganti rugi untuk tanah yang di buat Jut itu,” ujar warga tersebut mengeluhkan pada awak media.

Menanggapi keluhan warganya itu Harun Kepala Desa Pedagangan, mengakui adanya warga yang protes dan menolak dengan adanya pembangunan Jalan Usaha Tani namun menurutnya yang menolak hanya satu orang, sehingga lokasi ditanah warganya yang menolak itu dialihkan pada lokasi lain.

“Memang ada warga yang protes pak, tapi hanya satu orang, karena ada warga yang protes akhirnya pihak desapun memutuskan untuk melewati tanah yang protes tersebut,” ujar harun melalui sambungan selulernya, sebab dirinya sedang tidak ada dikantor desa setempat saat hendak ditemui langsung.

Dilain pihak ‘tim investigasi fakta’ menyayangkan kejadian tersebut yang dilakukan kepala desa setempat sehingga menilai perlu dilakukan pembinaan agar bisa melaksanakan tupoksinya secara maksimal dengan cara melayangkan pelaporan kejadian tersebut pada pihak terkait sehingga bisa segera ditindaklanjuti sebagaimana idealnya berdasarkan aturan pelaksanaan roda pemerintahan.


Editor : Anam

Reporter : Sukarji

Artikel ini telah dibaca 25 kali

Baca Lainnya