Peristiwa

Kamis, 3 Juni 2021 - 21:04 WIB

2 minggu yang lalu

logo

BPJS Kesehatan Surabaya di Demo FSPMI, (Kalian Berbuat Dosa Kami Yang Masuk Neraka)

SURABAYA | klikku.net – Karena melanggar Perpres (peraturan presiden) No. 82 Tahun 2018 pasal 27 ayat (3) tentang Jaminan Kesehatan, Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Surabaya menggelar aksi di depan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Surabaya, Kamis siang (3/6/2021).

Aksi yang dikawal ketat dengan pengamanan dari Polsek Sukolilo, Mulyorejo, dan Gubeng, tiba di kantor BPJS Kesehatan pukul 12.00 wib. Pihak FSPMI memaksa untuk bertemu dengan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Surabaya. Aksi juga membuat lalu lintas di Jalan Raya Darmahusada mengalami kepadatan.

Aksi demonstrasi yang digelar menuntut agar para buruh diberikan haknya tentang kesehatan sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Tututan hak kesehatan yang diminta oleh pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, akhirnya ditampung oleh pihak BPJS Kesehatan Surabaya.
Mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan berjalan satu jam, belum ada titik penyelesaiannya. Hal tersebut diutarakan oleh Nuruddin Hidayat selaku Sekretaris KC FSPMI Kota Surabaya.

“Aksi yang kami lakukan adalah menuntut hak buruh peserta BPJS Kesehatan yang mengalami PHK berhak mendapatkan hak Jaminan Kesehatan selama enam bulan tanpa membayar iuran, Namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surabaya,” kata Nuruddin.

Permasalahan kedua, banyak buruh yang masih dalam sengketa PHK, tetapi kepesertaan sudah dinonatifkan sepihak oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surabaya. Menurut Nuruddin, hal ini menyalahi Pasal 27 ayat (3) Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

FPMSI juga mengkritisi lemahnya penegakan hukum terhadap pengusaha yang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan pekerjanya. ‘Kalian Berbuat Dosa Kami Masuk Neraka’, istilah yang dilontarkan para Serikat Buruh merupakan unek unek tentang hak kesehatan yang dihilangkan oleh BPJS Kesehatan akibat perusahaan yang tidak membayar iuran.

Hal tersebut kerap dialami bahwa banyaknya tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga para pekerja yang mendapatkan hak kesehatan, meskipun hak tersebut telah tertuang di Peraturan Presiden.

Padahal, menurut Nuruddin, dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, menyebutkan bahwa pengusaha yang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan pekerja/buruhnya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.
“Karena lemahnya penegakan hukum ini, banyak pengusaha yang melakukan pengemplangan pembayaran iuran BPJS Kesehatan,” lanjutnya

Selama mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, BPJS Kesehatan Surabaya Achmad Zammanar Azam selaku Kepala bidang SDM UKP dan komunikasi umum menyampaikan. Pihaknya akan melakukan pengajuan terhadap BPJS pusat tentang pengajuan dari pihak FPMSI. “Untuk saat ini akan kita dalami permintaan para pekerja dan kami sepakat selama 1 minggu kebelakangan akan ada keputusan tentang permintaan tersebut,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Achmad Zammanar Azam, bahwa meski telah tertuang di Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Namun menurutnya bahwa aturan tersebut tetap ada beberapa kriteria khusus agar bisa terpenuhi haknya.

Dilanjutkan oleh Nuruddin bila tuntutan tersebut tidak dipenuhi dan tidak ada perbaikan kinerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surabaya, FSPMI mengancam akan terus melakukan aksi-aksi demonstrasi hingga pendudukan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Surabaya dan Kantor Depwil BPJS Kesehatan Jawa Timur.

Karena menurut Nuruddin tidak pemberian hak kesehatan bagi para pekerja yang terdampak PHK bukan secara penuh keselahan perusahaan. Bila para pekerja peserta BPJS Kesehatan beserta keluarganya yang mengalami pemutusan hubungan kerja tetap memperoleh hak manfaat jaminan Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK tanpa membayar iuran.

Untuk kemudian apabila pekerja/buruh yang terPHK tersebut tidak mampu maka iuran BPJS Kesehatannya ditanggung pemerintah sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Juga didukung oleh peraturan Ketenagakerjaan melalui Dirjend. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui suratnya Nomor: B-4/777/HI.02.01/VIII/2020 perihal Penjelasan Dokumen PHK tertanggal 14 Agustus 2020 menjelaskan bahwasanya PHK yang dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, adalah termasuk PHK yang dilakukan dengan cara penyelesain perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartite karena akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

Caption. : Para Serikat buruh FSPMI demo Kantor BPJS Kesehatan, tuntut hak kesehatan

Reporter. : Rus
Editor. : Yanto

Artikel ini telah dibaca 313 kali

Baca Lainnya