Kasuistika

Rabu, 9 Juni 2021 - 13:22 WIB

6 hari yang lalu

logo

Hasil Rapat ‘Zonk’ Paguyuban Warkop Surabaya Segera Jualan di Balai Kota

Surabaya | klikku.net – Viralnya pemberitaan tagih janji Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tentang pencabutan jam malam direspon oleh pihak Pemerintah Kota Surabaya.

Melalui Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas), Pemkot Surabaya mengajak Paguyuban Warkop Surabaya untuk melakukan rapat koordinasi melibatkan TNI-Polri, IDI dan dinas lainnya, Rabu (9/6/2021).

Juru Bicara Paguyuban Warkop Surabaya Miftachul Ulum mengatakan, hasil rapat belum mendapatkan titik terang alias ‘zonk’.

“Ya, pemerintah tetap akan memberlakukan jam malam, belum bisa dibuka secara normal itu artinya belum dapat titik terang alias zonk,” ujar Miftachul Ulum ditemui usai rapat koordinasi di Balai Kota Surabaya, Rabu (9/6/2021).

Ulum mengaku kecewa dengan sikap pemerintah, terutama dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Padahal pemilik warkop sudah mentaati protokol kesehatan (prokes) dan paguyuban telah memiliki satgas Covid-19 mandiri.

“Sesuai intruksi pemerintah kita tetap menjalankan protokol kesehatan dan Kita juga sudah ada satgas covid mandiri di setiap warkop. Selain itu kita mengurangi jumlah kursi dari di warkop 15 kursi dibatasi jadi 7 kursi,” imbuhnya.

Juru bicara Paguyuban Warkop Surabaya Miftachul Ulum saat di wawancarai awak media

Ulum menambahkan, selama ini kami semua berfikir positif walaupun banyak masukan kalau pemerintah sering mengingkari komitmennya.Mungkin masih ada bayang-bayang masa lalu.

“Harapan kami komitmen dengan janjinya ternyata sama saja untuk mengangkat UMKM nyatanya warung kopi yang bergerak di malam hari dipaksa tutup karena adanya jam malam,” ungkapnya.

Padahal warung kopi adalah sumber penghasilan untuk menopang ekonomi, warung kopi juga bukan hanya sekedar tempat nongkrong tetapi bisa menjadi penghasilan bagi para mitra yang menitipkan makanan dan jajanannya.

“Tentunya dengan adanya pembatasan jam malam warung kopi dan para mitra hal itu bisa berdampak pada penghasilan hingga 60%,”pungkasnya.

Maka dengan ini kami, Paguyuban Warkop Surabaya menuntut pemerintah untuk melakukan relaksasi peraturan terkait jam malam.

“Menuntut pemerintah untuk melakukan relaksasi jam malam hingga 04.00 wib dan penanganan humanis dalam setiap operasi Protokol Kesehatan (Proses) serta meninjau ulang sanksi administrasi dan denda,”pungkas Ulum.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, bahwa pelonggaran relaksasi jam operasional usaha yang diajukan Paguyuban Warkop Surabaya belum bisa dilakukan. Keputusan ini berdasarkan hasil asesmen Satgas Covid-19 bersama para pakar kesehatan mengenai kondisi pandemi di Kota Pahlawan.

“Jadi arahan dari Pak Wali Kota adalah meminta masukan-masukan dari Satgas Covid-19, termasuk para pakar kesehatan masyarakat. Dari hasil pertemuan itu memang belum bisa diperbolehkan buka sampai 24 jam,” ujar Irvan.

Perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya, Dr Meivi Isnoviana menjelaskan, apabila dilakukan perubahan kebijakan relaksasi agar lebih longgar, maka hal ini dapat berpotensi terhadap peningkatan kasus Covid-19. “Jadi karena kondisinya belum memungkinkan. Apalagi situasi sekarang ini masih ada peningkatan Covid-19,” terang Meivi.

Kendati demikian Dr Meivi menyebut, sebenarnya tidak ada larangan bagi warung kopi atau angkringan di Surabaya untuk buka. Namun demikian, memang jam operasional yang diatur dalam kebijakan relaksasi usaha itu dibatasi hingga pukul 22.00 WIB.

“Sebenarnya bukan tidak boleh untuk buka. Tapi batasannya memang sampai jam 10 malam. Apalagi adanya virus yang baru ini cepat sekali menular dan tidak mudah terdeteksi,” pungkasnya.

Pembina Pengurus Daerah Persakmi Jawa Timur, Estiningtyas Nugraheni menambahkan, apabila disikapi  secara bijak dengan kondisi sekarang, setiap kegiatan memang belum bisa dilakukan sama persis sebelum adanya pandemi. “Karena itu perlu disadari bersama. Kalau pun (jam operasional) dikurangi, bukan berarti membatasi hak yang besar. Sebab, kesempatan berusahanya pun masih tetap ada,” pungkas Esti.

Esti kembali menegaskan, bahwa meskipun dilakukan pembatasan, masyarakat tetap diperbolehkan untuk membuka usahanya. Apalagi, jika dilihat dari potensi perputaran ekonomi pada malam hari itu juga lebih sedikit dari siang. “Jadi situasinya memang belum memungkinkan untuk perubahan kebijakan relaksasi agar lebih longgar,” pungkasnya.


Reporter : Syawal
Editor : Rizchi

Artikel ini telah dibaca 97 kali

Baca Lainnya