Hukrim

Kamis, 10 Juni 2021 - 13:33 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Libatkan Oknum ASN, Polisi Ringkus Sindikat Mafia Tanah di Surabaya

Surabaya | klikku.net – Unit Harda Sat Reskrim Polrestabes Surabaya mengamankan tiga orang pelaku mafia tanah di Surabaya. Dimana salah satunya merupakan oknum Pegawai Negri Sipil (PNS). Mereka adalah DP (49), S (52) dan SH (52). Semuanya merupakan warga Surabaya.

Menurut Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Johnny Eddizon Isir, kasus ini bermula saat DP mengajukan permohonan peta bidang atas tanah di sebagian wilayah Kelurahan Manukan Kulon dan sebagian wilayah Kelurahan Manukan Wetan Surabaya, yang ia akui baru dibeli pada Desember 2019.

“Dimana dalam proses permohonan pengukuran, DP melampirkan sejumlah dokumen yang diduga palsu. Hingga akhirnya terbit Peta Bidang Tanah No. 51/2020, NIB 11037 Kel. Manukan Kulon, Luas hasil ukur 17.551 M, atas nama pemohon DP,” ujar Isir, Kamis (10/6/2021).

“Namun tanah yang diakui tersangka ini tidak tercatat di Buku C Kelurahan Manukan Kulon. Sementara objek surat yang diduga palsu adalah surat pernyataan penguasaan fisik dan Yuridis Bidang Tanah tanggal 10 November 2019 yang dibuat oleh DP,” tambahnya.

DP mengaku memiliki dan menguasai fisik bidang tanah Letter C 6 No. 197 yang terletak di Jalan Margomulyo. Faktanya, ia tidak memiliki dan tidak menguasai objek tanah yang dimohonkan peta bidang tersebut. Karena tanah tersebut merupakan milik ahli waris Ikhsan dan masih dikuasai secara fisik oleh para ahli warisnya.

Untuk mempermudah aksinya, DP dibantu oleh tersangka S dan SH. Dimana keduanya memiliki peran yang berbeda. Seperti mengurus kelengkapan surat-surat yang dipalsukan, mengetahui seluk-beluk data kepemilikan tanah tersebut dan sebagainya.

Isir juga menyampaikan, bahwa potensi kerugian yang ditanggung para korban dalam kasus ini, diperkirakan mencapai Rp 476 milyar

Dalam kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, seperti sejumlah copy Legalisir Warkah permohonan dan copy Legalisir peta krawangan Persil, Surat Pernyataan Pengoperan Hak Tanah, serta beberapa dokumen lainnya yang ditandatangani tidak sesuai dengan aslinya.

Akibat perbuatannya, para tersangka akan dijerat Pasal 263 KUHP Jo. Pasal 55 dan 56 KUHP, tentang Perkara Pemalsuan Surat dan turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud, dengan ancaman hukuman 6 (enam) tahun penjara. (@hmad) 


Editor: Joe Meito

Artikel ini telah dibaca 417 kali

Baca Lainnya