Hallo Polisi Kasuistika Pemerintahan Politik

Rabu, 7 Juli 2021 - 09:03 WIB

3 minggu yang lalu

logo

Herman ketua FORpKOT Sumenep. (Foto : klikku.net / Holidi)

Herman ketua FORpKOT Sumenep. (Foto : klikku.net / Holidi)

Diduga Abaikan Surat Klarifikasi LBH FORpKOT, PJ Kades Nambakor Berdalih Minim Data

Sumenep | klikku.net – Pada tanggal 28 Juni 2021 kemarin, Lembaga Bantuan Hukum Forum Rakyat Pembela Keadilan dan Orang-Orang Tertindas (LBH FORpKOT) Sumenep, melayangkan surat permintaan klarifikasi terkait kegiatan pembangunan Balai Desa kepada Pemerintah Desa (Pemdes) Nambakor, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Dalam surat permintaan klarifikasi tersebut ada beberapa kegiatan pembangunan yang difokuskan di Balai Desa Nambakor diduga telah terjadi Mark Up anggaran. Bahkan ada sebagian kegiatan yang diduga tumpang tindih sehingga patut dicurigai hal itu fiktif.

Menurut Ketua LBH Forpkot Sumenep, Herman Wahyudi, SH., mengatakan, pada tahun 2016 Pemerintah desa Nambakor menganggarkan pembangunan balai desa yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 124. 513.075, dengan volume panjang 7×6 m.

Namun, pada tahun berikutnya pemerintah desa Nambakor menganggarkan kembali pembangunan balai desa yang kedua kalinya melalui (Anggaran Dana Desa) ADD Tahun 2017, sebesar Rp 130.647.900, dengan volume yang sama, yaitu 7×6 meter untuk dua ruang.

Padahal pada anggaran pertama bangunan sudah selesai, sehingga terjadi double anggaran dan anggaran kedua dari pembangunan tersebut diduga fiktif,” kata Herman Wahyudi, SH., kepada Klikku.nent Senin, (05-07-2021), melalui pesan aplikasi WhatsApp pribadinya.

Selain itu, lanjut Herman, pada Tahun 2019 yang lalu pemerintah desa nambakor menganggarkan pembangunan polindes melalui ADD sebesar Rp 313.175.950 dengan volume 6×12 meter.

Padahal pembangunan dengan luas 6×12 meter, ketika dihitung dengan standar harga termahal bupati, diketahui harga Rp.198.000.000, dengan perhitungan 6x12x2 = Rp. 750.000, sehingga dalam penganggaran Polindes tersebut diduga ada Mark Up anggaran,” lanjutnya menegaskan.

Lebih parahnya lagi, sambung dia, status dari tanah/lahan yang digunakan untuk membangun Balai Desa dan juga Polindes Nambakor tersebut diduga bukan milik Pemdes Nambakor. Karena status dari lahan tersebut sampai saat ini masih milik PT Garam Persero Kalianget.

“Sehingga Pemdes Nambakor, dalam hal ini eks Kepala Desa (Kades) Nambakor telah melampaui kewenangannya. Karena yang bersangkutan telah menggunakan anggaran Negara untuk membangun Sarana dan Prasarana Desa di atas lahan yang masih belum jelas statusnya,” terang dia.

Saat FORpKOT dan Tim melayangkan surat ke Kantor Balai Desa Nambakor. (Foto : klikku.net / Holidi)

Herman menambahkan, Sehingga eks Kades Nambakor tersebut patut diduga telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.811.577.225. Sebab, dari tahun 2016 hingga tahun 2019, pemerintah desa Nambakor hanya memusatkan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk pembangunan di Balai Desa setempat.

“Jika diakumulasikan dari tahun 2016 sampai 2019, total keseluruhan anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan di Balai Desa Nambakor sebesar Rp. 811.577.225.,” imbuhnya.

Sementara PJ Kades Nambakor, Bambang, saat dikonfirmasi melalui sambungan telephone genggamnya tidak menampik jika pemerintah desa Nambakor mendapatkan surat klarifikasi dari LBH Forpkot Sumenep.

Bahkan pihaknya juga mengaku, bahwa Pemdes Nambakor sampai saat ini belum melayangkan surat jawaban permintaan klarifikasi tersebut.

“Belum kami balas surat permintaan klarifikasi tersebut,” kata Bambang. Selasa (06-07-2021).

Bambang menjelaskan, pihaknya bukan sengaja mengabaikan surat dari LBH Forpkot, akan tetapi data yang ada di Balai Desa Nambakor sangat minim. Sehingga pihaknya kebingungan untuk membalas surat permintaan klarifikasi tersebut.

“Sebenarnya saya menginginkan surat itu untuk dibalas, tapi karena bukti/data yang ada di balai desa itu minim, jadi saya bingung untuk membalasnya,” ujar dia.

Dan dirinya, lanjut dia, mengaku sudah melakukan koordinasi dengan anggota perangkat desa dan juga BPD terkait surat tersebut.

“Teman-teman perangkat bilang untuk fokus ke Pilkades dulu. Tapi karena Pilkades sudah ditunda, saya akan kordinasi lagi nanti sama perangkat dan BPD,” pungkasnya.


Editor : Anam

Reporter : Holidi

Artikel ini telah dibaca 172 kali

Baca Lainnya