Kasuistika Kesehatan

Rabu, 13 Oktober 2021 - 09:39 WIB

3 hari yang lalu

logo

Sidang Lanjutan Permohonan Uji Materil Pelarangan Narkotika Medis untuk Pelayanan Kesehatan

Jakarta | klikku.net – Sidang lanjutan permohonan uji materil pelarangan narkotika medis untuk pelayanan kesehatan, pihak pemohon mengajukan dua orang ahli untuk menjelaskan praktik pengaturan ganja medis untuk konteks Kawasan Asia, khususnya Korea Selatan dan Thailand, Selasa (12/10/2021).

Ahli dari Korea Selatan yakni Rev. Sung Seok Kang yang merupakan perwakilan Korean Cannabis Organization, terlibat dalam proses perubahan kebijakan narkotika khususnya ganja medis di Korea Selatan.

Sedangkan Ahli dari Thailand yaitu Pakakrong Kwankhao, PhD menjabat sebagai Wakil Direktur Institusi Ganja Medis di Kementerian Kesehatan Thailand.

Sung Seok Kang menjelaskan mengenai perubahan kebijakan ganja medis di Korea Selatan pada 2018.

“Ahli setempat bersama tim kelompok ahli internasional, menyusun rekomendasi perubahan kebijakan berbasiskan riset dan rekomendasi WHO pada Parlemen Korea Selatan. Rekomendasi itu, akhirnya disetujui melalui amandemen terhadap Undang-Undang Narkotika, yang membolehkan penggunaan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan,” ujarnya.

“Setelah adanya perubahan kebijakan ini, Pemerintah Korea Selatan kemudian menyusun peraturan mengenai mekanisme lembaga pemerintah tertentu. Yang dapat mengeluarkan ijin bagi praktisi medis, untuk memberikan resep obat ganja medis kepada pasien. Termasuk menunjuk farmasi atau toko obat tertentu yang dapat menebuskan resep tersebut. Sehingga penggunaan ganja medis tetap dapat terkontrol oleh Pemerintah,” tambahnya.

“Orang-orang yang membeli ganja medis dengan tidak sesuai prosedur dan resep dokter, akan tetap dianggap melanggar UU Narkotika Korea Selatan. Karena pengaturan ganja medis oleh Pemerintah, perlu dilakukan untuk memperhatikan kepentingan pasien dan keluarganya,” ungkapnya.

Sementara itu, Pakakrong Kwankhao, PhD menjelaskan mengenai penerapan kebijakan pemanfaatan ganja medis di Thailand, untuk penelitian dan pelayanan kesehatan sejak 2019.

“Selain untuk penggunaan secara tradisional atau herbal, obat-obatan ganja medis (ekstrak THC, CBD, maupun kombinasi keduanya) saat ini termasuk dalam produk obat-obatan esensial nasional. Sehingga seluruh pasien yang memenuhi syarat medis tertentu, dapat mengakses obat tersebut dari rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya,” ujarnya.

“Untuk meningkatkan keamanan penggunaan, otoritas kesehatan, baik konvensional maupun tradisional, juga menyediakan pedoman penggunaan ekstrak ganja medis,” tambahnya.

“Meski tidak digunakan sebagai pilihan utama. Namun jika pengobatan standar tidak membuahkan hasil. Maka dokter dapat merujuk penggunaan ganja medis, untuk memperbaiki kondisi pasien tersebut. Dokter yang menggunakan ganja medis pada pasien di Thailand, wajib memberikan laporan efektifitas dan efek samping atau keamanan, dari setiap pengobatan tersebut pada badan pengawas obat-obatan,” ungkapnya.

Untuk memperkuat pendapatnya, Pakakrong juga memperlihatkan bukti ilmiah gambaran peningkatan kualitas kesehatan yang signifikan, dari pasien-pasien neuropatis dan kanker tahap lanjut, yang mendapat pengobatan ganja medis.

Mengenai mekanisme kontrol terhadap penggunaan ganja di Thailand. Seluruh kegiatan penelitian maupun penggunaan ganja untuk medis, harus mendapatkan ijin dari Komite Nasional Narkotika.

Ekosistem untuk menjamin keamanan publik, seperti mencegah penyalahgunaan, juga telah disediakan di Thailand. Seperti adanya pelatihan terhadap tenaga medis, mewajibkan adanya registrasi tenaga medis ketika akan meresepkan ganja medis, menjamin kualitas produk obat-obatan ganja medis. Serta penggunaan sistem data elektronik untuk pemantauan penggunaan maupun deteksi penyalahgunaan, yang seluruhnya berada pada tanggung jawab Kementerian Kesehatan.

Ia juga menunjukkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dimana angka keracunan ganja untuk pengobatan, karena perolehannya dari pasar gelap yang tidak sesuai standar keamanan obat, mulai menurun. Setelah kebijakan ganja medis diatur secara resmi oleh Pemerintah Thailand pada Februari 2019.

Saat menjawab pertanyaan sari kuasa hukum pemerintah, Pakakrong kembali menekankan pentingnya membangun sistem monitoring oleh otoritas kesehatan Pemerintah. Bahwa penggunaan ganja medis yang terbatas tidak untuk semua penyakit, dan hanya dalam kondisi pengobatan standar yang gagal.

“Juga pentingnya kontrol pemberian ijin dari pemerintah untuk semua kegiatan. Mulai dari produksi hingga penggunaan obat-obatan, baik secara konvensional maupun tradisonal, terkait ganja medis,” pungkasnya.

Sidang akan dilanjutkan pada Rabu, 10 November 2021 pukul 11 siang dengan agenda pemeriksaan saksi dari pemohon. (Rizchi)


Editor: Joe Meito

Artikel ini telah dibaca 121 kali

Baca Lainnya