Daerah Pemerintahan Peristiwa Politik

Selasa, 13 September 2022 - 19:43 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Kiri Hosin Jamili Kepala DPMD Bangkalan di Kantornya. Rabu (22/06)

Foto : Arif klikku.net dok.

Kiri Hosin Jamili Kepala DPMD Bangkalan di Kantornya. Rabu (22/06) Foto : Arif klikku.net dok.

Menuju Pilkades Serentak Tahun 2023 Kabupaten Bangkalan Ada Perbup Yang Harus Dipatuhi Dalam Pembentukan P2KD

Bangkalan | klikku.net — Pestas Demokrasi Desa atau yang dikenal dengan Pilkades serentak Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur semakin mendekati waktu pelaksanaan sebab saat ini sudah masuk pada tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) oleh masing-masing BPD pada 149 desa.

Dalam keterangannya Hosin Jamili Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Bangkalan melalui Kabid Pemdes Handiansah mengungkapkan petunjuk pelaksanaannya berdasarkan Perbup Bangkalan nomor 51 Tahun 2022 tentang “Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa antar waktu”.

Tahapannya saat ini yakni kata Radit panggilan Kabid Pemdes tersebut yakni BPD (Badan Permusywaratan Desa) mengadakan rapat pembentukan dan pemilihan anggota Panitia Pemilihan dan dilaksanakan atas asas netralitas dan profesionalime. Panitia dibentuk dan dipilih dalam rapat BPD dan dihadiri minimal  2/3 dari jumlah anggota BPD. Panitia Pemilihan ditetapkan dalam jangka 10 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.

Hasil rapat pembentukan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) dituangkan dalam berita acara BPD dan ditetapkan dengan keputusan BPD. Hasil pembentukan Panitia Pemilihan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Baca juga : 

Beberapa Desa Telah Membentuk P2KD Untuk Pilkades Serentak Bangkalan 2023 Mendatang

Setelah Camat dan Kades Tanjung Bumi Jadi tersangka Korupsi Uang Dana Desa DPMD Bangkalan Lakukan Kajian SPJ Persyaratan Pencairan

Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa. Panitia Pemilihan bersifat mandiri, tidak memihak, berlaku jujur, adil, transparan dan penuh tanggung jawab.

Panitia Pemilihan berjumlah gasal dengan susunan terdiri atas ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, yang harus dijabat oleh kaur keuangan pemerintah desa dan beberapa anggota yang jumlahnya diukur berdasarkan jumlah hak pilih.

Jumlah anggota mengikuti jumlah hak pilih yang didasarkan pada hasil pendataan jumlah pemilihan tetap pada pemilihan umum (Pemilu) terakhir di desa yang bersangkutan yang ditetapkan KPU dengan ketentuan jumlah hak pilih sampai dengan 1000 sebanyak 5 orang, jumlah hak pilih 1001 sampai dengan 2000 berjumlah 7 orang, 2001 sampai dengan 3000 berjumlah 9 orang, 3001 sampai dengan 4000 berjumlah 11 orang, berjumlah 4001 sampai dengan 5000 berjumlah 13 orang, jumlah 5001 sampai dengan 6000 berjumlah 15 orang, jumlah hak pilih 6001 sampai dengan 7000 berjumlah 17 orang, jumlah 7001 sampai dengan 8000 berjumlah 19 orang dan jumlah hak pilih 8001 keatas berjumlah 21 orang.

“Kami meminta agar setiap cakades, pendukung dan masyarakat yang terkait juga semua pihak agar bisa mendukung pengamalan perbub tersebut sehingga pesta demokrasi desa tidak menimbulkan suatu kondisi yang tidak diharapkan kita bersama, dan yang juga tidak kalah penting agar setiap tahapan dilaksanakan dengan baik berdasarkan perbup,” terang Radit melalui media ini.


Reporter : Anam

Artikel ini telah dibaca 607 kali

Baca Lainnya