Daerah Pendidikan

Rabu, 21 September 2022 - 13:26 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Halaman SDN Sendang Dajah Labang Bangkalan.

Foto : klikku.net dok Anam.

Halaman SDN Sendang Dajah Labang Bangkalan. Foto : klikku.net dok Anam.

Kepsek SDN Sendang Dajah Labang Enggan Transparan Perihal Penggunaan Dana BOS Dengan Dalih Dilarang Disdik Bangkalan

Bangkalan | klikku.net — Adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini digelontorkan pemerintah pusat pada sekolah sebagai pendukung suksesnya program wajib belajar pada masyarakat tanpa terkecuali di SDN Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan penggunaannya menuai tandatanya.

Realisasi dana BOS itu di SDN tersebut seakan belum menyentuh pemeliharaan sarana dan prasarana sehingga bisa nyaman digunakan dalam proses belajar mengajar berlangsung.

Kondisi SDN Sendang Dajah itu terlihat tidak terawat, kumuh seakan sudah lama dibiarkan tidak diperhatikan, juga seperti keramik rusak, hingga pembiaran plaponnya berlubang.

Saat dikaitkan kondisi itu dengan penggunaan dana BOS disekolahnya untuk disampaikan pada publik demi menghindari penilaian negativ masyarakat, Kepala Sekolah SDN Sendang Dajah, Mas’od, S.Pd enggan menjelaskan anggaran peruntukan dana BOS disekolahnya dengan dalih hal tersebut hanya untuk pihak internal saja yang dapat mengetahuinya.

“Itu saya tidak bisa menerangkan, soalnya tidak diperbolehkan dari dinas (lok eparengagih adhebu nikah derih dinas),” ungkapnya kala diminta memberikan tanggapan.

Disisi lain Undang-undang no.14 tahun 2008 tentang (KIP) Keterbukaan Informasi Publik, yang dimana anggaran negara yang bersumber dari APBN ataupun APBD seharusnya bisa diketahui oleh masyarakat.

Seperti dimana dalam UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi; pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; ke empat, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Disamping hal itu Presiden Jokowi dalam banyak kesempatan senantiasa meminta agar masyarakat turut serta mengawal realisasi APBN APBD khususnya penggunaan dana BOS dan Dana Desa yang juga transparansi serapan APBD itu didukung oleh Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron.


Editor : Anam

Artikel ini telah dibaca 597 kali

Baca Lainnya