Daerah Pemerintahan Pendidikan

Jumat, 23 September 2022 - 07:19 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Kiri Abdul Rahman Tohir mantan Komisi D DPRD Bangkalan saat menyampaikan tanggapan. Jum'at (23/9) siang.
Foto : Anam klikku.net dok.

Kiri Abdul Rahman Tohir mantan Komisi D DPRD Bangkalan saat menyampaikan tanggapan. Jum'at (23/9) siang. Foto : Anam klikku.net dok.

Mantan Komisi D DPRD Bangkalan Rekomendasikan Copot Kepala SDN Sendang Dajah Beserta Korwil Labang

Bangkalan | klikku.net — Mendapat berita adanya kondisi lingkungan SDN Sendang Dajah tidak layak serta suasananya kurang nyaman untuk ditempati dalam proses belajar mengajar memantik respon Abdul Rahman Tohir mantan Komisi D DPRD Bangkalan geram ditambah dengan pernyataan Kepala Sekolah Mas’od S.Pd yang menjadikan Disdik Bangkalan sebagai tameng untuk tidak transparan dalam penggunaan dana BOS disekolahnya.

Bagi Abdul Rahman hal itu menjadi salahsatu bukti gagalnya Korwil Labeng dalam melakukan pembinaan pada kepala sekolah tersebut serta mencurigai ada permainan kotor dalam pelaksanaan serapan anggaran baik bersumber dari APBD maupun APBN.

“Yang terpenting tidak menyalahi aturan penggunaan dana pemerintah, tidak mungkin diknas itu memerintahkan untuk tidak transparan, itu perlu dievaluasi bukan hanya kepala sekolahnya itu koorwilnya juga, bisa jadi itu ada yang terselubung dalam penggunaan dana BOS nya,” kata Abdul Rahman tegas.

Baca juga : Kepsek SDN Sendang Dajah Labang Enggan Transparan Perihal Penggunaan Dana BOS Dengan Dalih Dilarang Disdik Bangkalan

Abdul Rahman juga mengaku selama ini sudah banyak mendapatkan keluh kesah dari para kepala sekolah di Kecamatan Labang terhadap Lembaga Pakis (Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis) terhadap pengadaan fingerprin, itu kata Abdul Rahman ada indikasi berbau amis, sehingga kata Abdul Rahman Disdik perlu mengambil langkah, mestinya komisi D DPRD Bangkalan menurutnya agar jangan tinggal diam panggil kepala sekolah dan koorwilnya, sebab itu dianggap selama ini Supari selama ini korwilnya Supari clametan pada kepsek diantaranya minta ongkos pada para kepsek saat mau mengikuti rapat.

“Sebaiknya itu segera dipanggil dievaluasi dan dicopot dari jabatan kepala sekolah, juga jabatan korwil, sebab kebijakan terhadap korwil itu oleh kepala dinas, kalau menurut saya yang tidak becus itu korwilnya,” kata Abdul Rahman kembali menegaskan.

Beberapa bulan lalu pengakuan Abdul Rahman banyak keluhan yang masuk pada Pakis, ada indikasi kuat bahwa korwilnya yang tidak becus, Dia yakin diknas tidak melarang kepsek dan korwil labeng untuk segera dicopot.

“Itu konfirmasi ke kepala Disdik, berarti korwil tidak mendidik pada kepala sekolah dan itu layak dicopot, kekomisi D tolong dipanggil, Supari itu yang nakal, saya pernah ganti SK kepala sekolah tiga kali gara-gara Supari,” terangnya.

Waktu itu mau lanjutnya minta ditempatkan di SD Morombuh sampai waktu itu katanya pak Mohni yang dijadikan tameng oleh Supari.

“Saya merekomendasi jiwa korwilnya dipertanyakan panggil evaluasi dicopot lebih cepat lebih baik. Saya sudah merekomendasi pada Disdik untuk Supari itu dicopot, habis rapat nemui saya curhat maka layak Supari korwil itu dicopot lebih dulu, Kalau tidak segera dicopot kami buka tambahan masalahnya disana. Kalau kadisdik tidak ada tindakan maka Pakis akan melanjutkan pembeberan masalah disana,” katanya menambahkan.


Reporter : Anam

Artikel ini telah dibaca 1410 kali

Baca Lainnya