Daerah Kasuistika

Selasa, 1 November 2022 - 08:00 WIB

4 minggu yang lalu

logo

Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Dusun Kemuning Gresik Tidak Jelas

Gresik | klikku net – Pembangunan TPT di wilayah Gresik yang tidak sesuai dengan standart dan terkesan asal, masih marak.

Salah satu satunya di RT 4 RW 5Dusun Kemuning, Desa Manunggal, Kecamatan Kedamean Gresik. Pembangunan TPT meloncat-loncat titik pelaksanaan pengerjaannya.

Meski anggaran alokasi TPT itu bertahap. Tidak semestinya meloncat loncat seperti fakta di lapangan

Penelusuran yang dilakukan terkait anggaran serta Tim Pelaksana Kerja pembangunan desa, prespektif warga setempat, tidak transparan.

Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, di lokasi menuturkan, bahwa warga tidak bangga dengan pembangunan TPT jalan Usaha Tani, karena kualitasnya sangat buruk.

“Bisa dilihat sendiri, itu TPT untuk penahan tanah jalan usaha Tani atau membangun rumah tikus?” ucapnya

Ia menganggap pemerintah desa kurang konsisten, dalam usaha meningkatkan ekonomi warga, khususnya petani.

“Pembangunan TPT kok tidak jelas anggarannya. Warga yang kritis, justru dimusuhi. Makanya, mohon tidak di sebut nama saya ya mas ” ungkapnya.

Kami yang memantau sejak 22 Sertember l 7 Oktober 2022, pembangunan TPT tersebut tidak kunjung selesai.

Saat konfirmasi melalui telepon da pesan singkat WA, kepala desa tidak merespon.

Ketika konfirmasi ke Sekretaris Desa Danang pada 7  Oktober 2022 melalui pesan singkat  WA, dijawab jika  pembangunan TPT itu sudah di monev oleh inspektorat Gresik.

Saat dikonfirmasi ulang ke Balai Desa pada Senin (31/10),  Danang menyampaikan jika pembangunan TPT Dusun Kemuning tersebut, masih termin satu anggaran 50 persen.

“Akan dikerjakan hingga selesai. Namun ada persoalan kualitas perekat dan papan proyek, serta terkendala anggaran termin kedua yang tidak kunjung turun anggaran BK (Bantuan Keuangan),” ujarnya.

“Nilai anggaran TPT dusun kemuning adalah Rp 100.000.000, soal volume tidak tahu pasti, berapa panjang TPT dan Lebar serta Tinggi TPT. Namun Bangunan tersebut sudah di cek oleh Inspiktorat, PU, dan Kejaksaan,” tambahnya.

Berbekal informasi dari Danang, kami menghubungi  instansi yang disebutkan. Namun nama-nama yang disebut Danang, justru tidak ada.

Bahkan, papan proyek selama pengerjaan awal lima bulan lalu, tidak pernah dipasang. Pengerjaan juga tidak sesuai SOP, serta perekat speci juga kualitasnya masih jauh dari standar.

Pemerintah kabupaten memberi  anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada desa, patut untuk mengawasi dan mengontrol. Pelaksanaan yang tidak konsisten merugikan masyarakat dan pemberi anggaran. Widji/Wandi


 

bersambung.

Artikel ini telah dibaca 516 kali

Baca Lainnya