Ekonomi Bisnis

Kamis, 24 November 2022 - 13:28 WIB

7 hari yang lalu

logo

Ketua KPPU RI M. Afif Hasbullah (kanan) dan Kepala Kanwil IV KPPU Dendy Rakhmad Sutrisno

Ketua KPPU RI M. Afif Hasbullah (kanan) dan Kepala Kanwil IV KPPU Dendy Rakhmad Sutrisno

KPPU Kawal Persaingan Usaha dan Kemitraan yang Sehat, dalam Transformasi Digital UMKM

Ketua KPPU RI M. Afif Hasbullah Surabaya | klikku.net – Perhelatan G20 di Bali telah selesai digelar.  Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun ini, sukses baik dalam penyelenggaraan maupun dalam menginisiasi lahirnya deklarasi Bali, yang berlandaskan semangat “recover together, stronger together”.

Salah satu isu yang diangkat dalam perhelatan ini adalah transformasi digital. Bila dikaitkan dengan eksistensi UMKM, ternyata selama pandemi Covid-19, UMKM terbukti tangguh.

Studi World Bank menyebut, 80 persen UMKM di ekosistem digital memiliki resiliensi lebih baik di masa pandemi.

Tercatat sudah ada 19,5 juta pelaku UMKM atau sebesar 30,4 persen dari total UMKM, telah hadir pada platform e-commerce (lokapasar).

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus mendorong terbentuknya nilai ekonomi baru dengan menghadirkan UMKM dalam ekosistem digital. Seperti mempercepat satu juta UMKM tersedia dalam platform pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Menanggapi hal ini, Ketua KPPU RI M. Afif Hasbullah mempunyai catatan khusus mengenai ekosistem digital bagi UMKM.

“Selain menjanjikan peluang pasar yang lebih luas bagi UMKM. Di sisi lain, perlu juga diwaspadai beberapa potensi hambatan atau tantangan yang akan dihadapi oleh UMKM. Seperti penyalahgunaan posisi dominan pengelola market place, untuk mendiskriminasi pelaku UMKM. Atau menetapkan biaya lain diluar kesepakatan awal, menetapkan persyaratan yang menyulitkan proses exit atau entry dalam market place,” ujarnya, press release di Kantor Wilayah IV KPPU Surabaya.

Lebih lanjut, Afif menegaskan komitmen KPPU untuk mengawal persaingan usaha dan kemitraan yang sehat dalam transformasi digital UMKM.

“Saat ini KPPU terus memantau perkembangan digital ekonomi, baik dalam kajian ataupun penegakan hukum, seperti saat ini KPPU melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaraan UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh Google dan anak usahanya di Indonesia,” ungkapnya.

“KPPU menduga, Google telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan, penjualan bersyarat, dan praktik diskriminasi dalam distribusi aplikasi secara digital di Indonesia,” pungkas Afif. @Nto tze


 

Artikel ini telah dibaca 443 kali

Baca Lainnya