Daerah Hukrim

Selasa, 29 November 2022 - 21:12 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Kejari Bangkalan saat pelaksanaan RJ Senin (28/11) siang.
Foto : klikku dok Anam ist.

Kejari Bangkalan saat pelaksanaan RJ Senin (28/11) siang. Foto : klikku dok Anam ist.

Pertama Kalinya Tahun 2022 Kejari Bangkalan Laksanakan Restorative Justice

Bangkalan | klikku.net — Pada minggu ini tepatnya hari Senin (28/11) Kejaksaan Negeri Bangkalan pertama kalinya melaksanakan Restorative Justice (RJ) pada kasus yang menimpa korban EM 36 Tahun warga Dusun Leban, Desa Bancaran, Kecamatan Bangkalan yang dikuasai handphonennya oleh tersangka HP 25 Tahun warga Dusun Glugur, Desa Sobih, Kecamatan Burneh sebab terdesak dengan biaya pendidikan adik tersangka.

Dalam pelaksanaan RJ perdana oleh Kejari Bangkalan itu Kepala Kejari setempat Dr. Fahmi, S.H., M.H. menyatakan  pihak korban dalam kasus tersebut telah bersedia memaafkan perbuatan pelaku yang dilatarbelakangi oleh desakan kebutuhan ekonomi, juga sebab persyaratan lainnya dapat dipenuhi seperti, Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, Tidak berdampak konflik sosial, Tidak berpotensi memecah belah bangsa, Tidak radikalisme dan separatisme, Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan restorative justice secara formil, meliputi, Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika, Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana Narkotika).

“Untuk Kabupaten Bangkalan memang yang pertama kali tujuannya adalah kita menegakkan hukum dengan mengedepankan hati nurani berhubung antara korban dan tersangka sudah ada perdamaian dan tersangka juga melakukan perbuatan melanggar hukum karena terhimpit ekonomi membiayai adeknya untuk sekolah kita mengajukan restorative justice,” ujar Fahmi.

Melihat peristiwa pada kasus tersebut setelah beberapa persyaratan untuk melaksanakan RJ bisa dipanuhi Fahmi mengungkapkan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan pelaksanaan restorative justice adalah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Restorative justice merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Pengertian restorative justice atau keadilan restoratif ini termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021.


Reporter : Anam

Artikel ini telah dibaca 176 kali

Baca Lainnya