Daerah

Selasa, 29 November 2022 - 01:41 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Ilustrasi

Ilustrasi

Sub Kontraktor Menjadi Korban Carut Marutnya BKK di Desa Prangi Bojonegoro

BOJONEGORO | klikku.net – Sub kontraktor merasa menjadi korban dari pekerjaan proyek benton senilai 2,3 miliar yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Prangi, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Senin (28/11/2022).

Pasalnya, Pemerintah Desa (Pemdes) Prangi tidak membayar penuh pihak sub kontraktor.

“Kami hanya dibayar 240 juta oleh Pemdes Prangi. Padahal progres pekerjaan kami hampir 90%, tidak dibayar dengan alasan diperiksa Polda Jatim dan juga Inspektorat,” kata Edwin, Subkon Proyek Beton Desa Prangi.

Karena sudah beberapa bulan tidak dibayar, pihak Subkon melaporkan hal ini ke Lembaga Perlindungan Konsumen Transparan Konsumen Reformasi (LPK Trankonmasi) Wilayah Jawa Timur.

Ketua LPK Trankonmasi Jawa Timur, Faris Reza Malik mengatakan, bahwa pihaknya sudah mendatangi Pemdes Prangi dan juga kantor Kecamatan Padangan, Bojonegoro. 

“Kami sudah datang ke Balai Desa Prangi, ditemui oleh PJ Kades Prangi dan juga Sumanto timlak proyek beton yang bersumber dari BKK,” kata Faris, sapaan akrab Ketua LPK Trankonmasi Jawa Timur.

Menurutnya, memang pihak Pemdes Prangi tidak mau mencairkan dana BKK tersebut. Dengan alasan diperiksa Polda Jatim dan juga Inspektorat. Sedangkan dana masih terparkir di rekening Pemdes Prangi sebesar 1 miliar lebih.

“Sebenarnya alasan tersebut tidak relevan. Karena Polda Jatim selaku Aparat Penegak Hukum (APH) dan juga Inspektorat selaku APIP tidak boleh melarang hal-hal seperti itu. Karena akhirnya yang jadi korban adalah pihak Sub Kontraktor, jika ada pekerjaan yang melawan hukum silahkan diproses hukum saja. Dan kepada Inspektorat silahkan diperiksa jika ada kerugian negara, pihak Sub Kontraktor siap mengembalikan,” tuturnya.

Aktivis asal Madura itu mengatakan, dalam waktu dekat akan melakukan audiensi ke Kantor Kecamatan Padangan.

“Kami sudah bersurat secara resmi ke Camat Padangan dan memberikan tembusan ke Polsek Padangan dan juga Bupati Bojonegoro, dan Pak Camat siap menjadi penengah antara Pemdes Prangi dan pihak Subkon,” ungkap Faris.

Sementara itu Camat Padangan, Heru Wicaksi saat didatangi oleh tim media mengatakan, bahwa Kepala Desa (Kades) Prangi sudah meninggal dunia. “Kepala desa-nya sudah meninggal dunia mas. Sekarang sudah diganti Penjabat (PJ Kades),” katanya.

“Silahkan mas audiensi, nanti kami akan melapor ke Inspektorat Bojonegoro. Seharusnya proyek tersebut melalui proses Lelang, tapi itu tidak mas,” ucap Heru. 

Saat disinggung atas nama Bambang mantan ASN dari Dinas PUPR Bojonegoro, yang menjadi oknum penyalur proyek BKK Desa Prangi ke Sub Kontraktor. Heru lebih memilih irit berbicara, “Iya mas, saya dengar juga nama Bambang itu. Sudah lah ketemu hari berikutnya saat audiensi,” ujar Heru.

Sedangkan PJ Kades Prangi yang akrab disapa Wid menjelaskan, bahwa Pemdes sudah membayar 700 juta ke Bambang.

“Setelah itu membayar ke Pak Edwin selaku Subkon yang kedua sebesar 240 juta, jadi totalnya Pemdes Prangi mengeluarkan dana sebesar 940 juta,” terangnya.

Wid juga menambahkan, Pemdes Prangi sudah menerima dana tahap pertama sebesar 1 miliar 165 juta. Sedangkan tahap yang kedua sebesar 810 juta.

“Dananya hingga saat ini masih terparkir di rekening desa belum diotak-atik mas,” kata Wid dengan raut wajah ceria. 

“Silahkan audiensi saja mas. Tolong datangkan Bambang, Agus (Subkon Pertama), dan juga Edwin (Subkon Kedua). Supaya permasalahan ini terang benderang dan cepat selesai,” pungkasnya.


Reporter : Anaf

Artikel ini telah dibaca 134 kali

Baca Lainnya