Daerah Ekonomi Bisnis Nasional Pemerintahan

Minggu, 15 Januari 2023 - 21:25 WIB

3 minggu yang lalu

logo

PHE WMO memaparkan kegiatan CSR pada wilayah terdampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. klikku.net ist dok

PHE WMO memaparkan kegiatan CSR pada wilayah terdampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. klikku.net ist dok

Masyarakat Bangkalan Masih Gigit Jari Menunggu Realisasi PI 10 % PHE WMO

Bangkalan | klikku.net — Hingga kini Participating Interest (PI) 10% dari Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sebagai daerah penghasil migas pada BUMD melalui PT PJU menyisakan banyak kritik hingga kecaman.

Kecaman itu datang dari Moh Iksan sosok aktifis yang dikenal sebagai penggagas lahirnya Dewan Stakeholders Bangkalan (DSB).

Moh Iksan menyatakan persoalan hak daerah Kabupaten Bangkalan untuk mendapatkan PI 10% itu sesungguhnya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT PHE WMO (dulu Kodeco, red) sesuai dengan aturan dan UU seperti yang tertuang didalam permen ESDM 37 tahun 2016 dan induknya adalah UUD 45 pasal 33 ayat 1,2,3 dan 4.

“Ini tidak bisa dipungkiri,” terangnya.

Persoalan PI 10% dari PT PHE WMO kepada pemerintah daerah kabupaten Bangkalan ini memang mendapat sorotan banyak masyarakat sejak beberapa tahun yang lalu, sejak tahun 2017 persoalan ini mulai menjadi perhatian serius dari komponen masyarakat mengingat masyarakat menilai Kabupaten Bangkalan adalah daerah penghasil migas akan tetapi tidak mendapatkan imbas dari aktivitas PT PHE WMO sesuai dengan aturan yang ada khususnya yang mengatur soal PI.

Padahal kata Iksan dampak negatif dari kegiatan eksplorasi migas ini pada masyarakat, sebagai contoh kawasan itu sudah tidak bisa lagi dijadikan tempat mendapatkan ikan oleh para nelayan serta adanya pencemaran lingkungan yang timbul disekitar lokasi tersebut.

Pastinya masyarakat Bangkalan sampai saat ini katanya mengalami kerugian kesejahteraan dan kerugian hak-hak konstitusional sebab hak masyarakat untuk mendapatkan PI 10% melalui pemerintah daerah dari hasil eksplorasi migas PT PHE WMO tidak kunjung diberikan.

Dari hal itu Moh Iksan juga meminta kepada rekan-rekannya di DSB untuk membantu mendorong upaya ini agar terwujud, karena bagaimanapun PI 10% ujung-ujungnya adalah hak masyarakat yang diatur oleh konstitusi.

Padahal kata dia sejatinya PI 10% dari PT PHE WMO ini otomatis menjadi hak daerah sejak ijin eksplorasi ini diberikan.

”Dalam waktu dekat kami akan galang semua stakeholders di Bangkalan untuk bisa berperan dalam persoalan ini, misalnya kita lakukan penyampaian aspirasi ke DPR untuk perubahan undang-undang migas yang saat ini sedang berproses menjadi rancangan perubahan undang-undang migas agar DPR memasukkan sanksi soal implementasi PI 10 % agar tidak ada ruang untuk ingkar ataupun wanprestasi,” ungkapnya.

Sementara itu PHE WMO hingga kini belum memberikan keterangan perihal update terkini kendala dan waktu pelaksanaan PI 10% untuk Daerah Bangkalan.


Editor : Anam

Artikel ini telah dibaca 190 kali

Baca Lainnya